Usai Gelombang Protes Mahasiswa, Pemerintah India Gabungkan Penangkapan dan Kampanye Gen Z

KLIKWARTAKU — Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengguncang India dalam beberapa pekan terakhir belum sepenuhnya berakhir. Meski aksi massa mulai mereda, pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi kini menghadapi tantangan baru: meredakan kemarahan publik tanpa kehilangan dukungan generasi muda yang menjadi kelompok pemilih terbesar di negara itu.

Alih-alih hanya mengandalkan pendekatan keamanan, pemerintah dan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) memilih strategi ganda. Di satu sisi, aparat tetap memproses sejumlah kasus terhadap aktivis dan unggahan media sosial. Di sisi lain, partai penguasa mulai meluncurkan kampanye digital dengan gaya komunikasi yang menyasar Generasi Z.

Mahkamah Agung India pada Selasa memerintahkan pembebasan seluruh peserta aksi yang masih berusia di bawah 18 tahun dan ditangkap selama demonstrasi. Putusan itu muncul setelah muncul kritik luas terhadap penangkapan ratusan mahasiswa dan pelajar di sejumlah negara bagian yang dipimpin BJP.

Sebelum putusan tersebut keluar, beberapa pemerintah daerah seperti Delhi, Bihar, Assam, Maharashtra, dan Benggala Barat mulai mencabut sebagian proses hukum terhadap demonstran.

Aksi protes dipicu dugaan kebocoran soal ujian masuk kedokteran yang memaksa ribuan peserta mengulang ujian setelah bertahun-tahun melakukan persiapan. Kasus tersebut memicu kemarahan publik dan memperbesar tuntutan reformasi sistem pendidikan nasional.

Gelombang demonstrasi akhirnya berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan, sebuah perkembangan yang dinilai sebagai pukulan politik bagi pemerintahan Modi. Di sejumlah lokasi aksi, aparat keamanan dituduh menggunakan tindakan represif untuk membubarkan demonstrasi.

Laporan dari berbagai kelompok masyarakat menyebut polisi menggunakan pentungan, gas air mata, hingga peluru karet untuk membubarkan massa. Di Negara Bagian Bihar, seorang anggota kepolisian bahkan diskors setelah terekam mengarahkan senapan serbu AK-47 ke arah pengunjuk rasa dan melepaskan tembakan peringatan ke udara.

Selain tindakan fisik, pemerintah juga menghadapi tuduhan menggunakan teknologi pengawasan untuk melacak peserta demonstrasi. Sejumlah aktivis menduga aparat memanfaatkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) guna mengidentifikasi dan memantau para demonstran.

Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aksi di jalanan. Kepolisian Delhi membuka penyelidikan terhadap sejumlah unggahan di media sosial yang dianggap menghina Perdana Menteri Narendra Modi. Aparat meminta platform X menyerahkan identitas, alamat, serta data aktivitas akun yang mengunggah konten tersebut. Polisi juga meminta sejumlah unggahan dihapus.

Selama demonstrasi berlangsung, beberapa peserta aksi mengaku aparat turut mencatat akun Instagram mereka ketika memasuki lokasi unjuk rasa di Jantar Mantar, New Delhi. Langkah itu memunculkan kekhawatiran mengenai semakin luasnya pengawasan digital terhadap warga yang menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Pemerintah India membantah tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan menegaskan seluruh tindakan dilakukan demi menjaga ketertiban umum. Mahkamah Agung India juga memerintahkan seluruh rekaman yang berkaitan dengan demonstrasi, termasuk dari kamera pengawas, drone, dan kamera tubuh aparat, agar diamankan sebagai barang bukti.

Pengadilan menilai dugaan penggunaan kekuatan berlebihan harus diusut melalui penyelidikan yang independen. Ketua Mahkamah Agung, Surya Kant, menegaskan setiap tindakan yang melanggar hukum harus diproses secara adil.

Ia menilai penyelidikan tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan penetapan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran selama penanganan demonstrasi. Meski sejumlah peserta aksi mulai dibebaskan, para koordinator demonstrasi menilai pemerintah belum memberikan kepastian bahwa seluruh proses hukum akan dihentikan.

Juru bicara gerakan mahasiswa, Saurav Das, mengatakan pemerintah belum memberikan jaminan tertulis mengenai pencabutan seluruh laporan polisi terhadap demonstran. Ia juga mempertanyakan penggunaan pasal pidana terhadap warga yang menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat publik tanpa khawatir menghadapi proses hukum. Bersamaan dengan meredanya demonstrasi, BJP mulai mengubah strategi komunikasi politiknya.

Partai tersebut meluncurkan berbagai konten digital dengan gaya yang lebih dekat dengan Generasi Z, memanfaatkan bahasa populer, budaya internet, serta format video pendek yang akrab di media sosial. Salah satu video kampanye menampilkan percakapan santai sekelompok anak muda di sebuah pusat kebugaran.

Dalam narasi video itu disebutkan bahwa pengunduran diri Menteri Pendidikan bukan semata kemenangan demonstran, melainkan bukti bahwa mekanisme demokrasi tetap berjalan. Pemerintah juga menonjolkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti jaringan metro, jalan tol, bandara, serta perluasan perguruan tinggi negeri sebagai bukti keberhasilan pemerintahan Modi.

Bahkan Perdana Menteri Narendra Modi ikut mengubah pendekatan komunikasinya dengan mengunggah video bergaya swafoto vertikal yang menyerupai konten media sosial populer, sebuah format yang jarang digunakan sebelumnya.

Para analis menilai respons pemerintah India menunjukkan upaya menyeimbangkan stabilitas keamanan dengan kepentingan politik menjelang berbagai agenda nasional mendatang.

Di satu sisi, aparat tetap mempertahankan proses hukum terhadap sebagian aktivis dan unggahan media sosial yang dianggap melanggar aturan. Namun di sisi lain, pemerintah berupaya memulihkan hubungan dengan Generasi Z, kelompok yang diperkirakan mencakup hampir separuh populasi India dan akan menjadi penentu arah politik negara itu pada masa mendatang.

Gelombang protes yang berawal dari isu kebocoran soal ujian kini berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai kebebasan berpendapat, transparansi pemerintahan, dan hubungan negara dengan generasi muda di demokrasi terbesar di dunia.***