Mali Tutup Sekolah dan Universitas Akibat Krisis BBM Imbas Blokade Kelompok Jihadis
KLIKWARTAKU — Pemerintah Mali resmi menutup seluruh sekolah dan universitas di seluruh negeri akibat kelangkaan bahan bakar parah yang disebabkan oleh blokade kelompok jihadis. Penutupan ini berlaku hingga 9 November, dengan harapan kegiatan belajar mengajar dapat dilanjutkan kembali pada 10 November mendatang.
Menteri Pendidikan Amadou Sy Savane menyampaikan pengumuman tersebut melalui televisi nasional, menyebut bahwa pergerakan guru dan siswa terhambat parah akibat krisis bahan bakar yang meluas.
“Pemerintah sedang melakukan segala upaya untuk mengatasi situasi ini agar aktivitas pendidikan dapat kembali normal,” ujar Savane.
Baca Juga:
Blokade Jihadis Lumpuhkan Transportasi dan Pasokan Energi
Krisis ini bermula ketika kelompok bersenjata afiliasi Al-Qaeda melakukan serangan terhadap truk-truk pengangkut bahan bakar di jalan utama menuju ibu kota Bamako. Akibatnya, pasokan BBM ke Mali — negara tanpa akses laut — terhenti total.
Selama berminggu-minggu terakhir, warga Bamako terpaksa mengantre panjang di stasiun pengisian bahan bakar. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini tampak sepi dan nyaris lumpuh.
Baca Juga:
Pemerintah militer sempat menegaskan bahwa gangguan ini hanya bersifat sementara, namun kenyataannya krisis terus memburuk.
Dampak Meluas: Listrik, Keamanan, dan Diplomasi
Kekurangan bahan bakar juga mengganggu pasokan listrik nasional, memperburuk kondisi keamanan dan perekonomian.
Baca Juga:
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bamako bahkan telah mengevakuasi staf non-esensial dan keluarga mereka, dengan alasan keamanan yang menurun dan dampak krisis energi yang semakin tidak terkendali.
“Gangguan bahan bakar memiliki potensi mengacaukan stabilitas keamanan secara tak terduga,” tulis pernyataan resmi Kedutaan AS.
Pemerintahan Militer Hadapi Tekanan Baru
Baca Juga:
Sejak kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Assimi Goïta pada 2021, Mali dikuasai oleh junta yang berjanji akan memulihkan stabilitas nasional dan memerangi pemberontakan di wilayah utara. Namun, hingga kini konflik dengan kelompok separatis dan jihadis justru terus meluas.
Setelah misi perdamaian PBB dan pasukan Prancis ditarik keluar pada 2023, pemerintah Mali mengandalkan tentara bayaran asal Rusia untuk menghadapi ancaman bersenjata. Namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil signifikan — sebagian besar wilayah utara dan timur Mali tetap berada di luar kendali pemerintah.
Negara di Ambang Krisis Nasional
Baca Juga:
Dengan sistem pendidikan lumpuh, listrik terganggu, dan bahan bakar langka, Mali kini berada di ambang krisis nasional.
Krisis ini bukan hanya ujian bagi pemerintahan militer Goïta, tetapi juga menjadi peringatan akan rapuhnya stabilitas di kawasan Afrika Barat yang terus diguncang konflik, kudeta, dan ancaman kelompok ekstremis bersenjata.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
