China Perluas Patroli di Timur Taiwan, Analis Khawatir Beijing Sedang Siapkan Blokade Laut

KLIKWARTAKU — China meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dengan memperluas patroli penjaga pantai dan operasi penegakan hukum maritim hingga ke perairan timur pulau tersebut. Langkah yang belum pernah dilakukan secara intensif sebelumnya itu memunculkan kekhawatiran bahwa Beijing sedang menguji skenario blokade laut untuk mengisolasi Taiwan dari jalur perdagangan internasional.

Selama Juni hingga Juli, Administrasi Keselamatan Maritim dan Penjaga Pantai China menggelar serangkaian patroli serta operasi penegakan hukum di sekitar Taiwan. Jika sebelumnya aktivitas lebih banyak terfokus di Selat Taiwan, kini kapal-kapal pemerintah China bergerak hingga ke sisi timur pulau yang selama ini relatif lebih tenang.

Para pengamat menilai perubahan pola operasi tersebut bukan sekadar patroli rutin, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Beijing untuk memperluas kontrol di sekitar Taiwan. Peneliti dari National Bureau of Asian Research, K. Tristan Tang, mengatakan perluasan patroli memiliki makna strategis sekaligus simbolis.

Menurutnya, Beijing ingin menunjukkan bahwa klaim yurisdiksi China tidak lagi terbatas pada Selat Taiwan, tetapi juga mencakup wilayah laut di sisi timur pulau tersebut. “China sedang mengirim pesan bahwa mereka ingin mengepung Taiwan secara administratif dan maritim, bukan hanya menekan aktivitas di Selat Taiwan,” ujarnya.

Pemerintah Taiwan menyebut operasi itu tidak hanya berupa patroli, tetapi juga mencakup permintaan informasi kepada kapal-kapal dagang mengenai asal dan tujuan pelayaran mereka. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk peningkatan kontrol terhadap lalu lintas laut di sekitar Taiwan.

Taipei mencatat peningkatan signifikan aktivitas kapal pemerintah China. Sepanjang Juni tercatat 55 kemunculan kapal penjaga pantai dan kapal riset China di sekitar Taiwan, naik dari 30 aktivitas pada Mei. Beberapa di antaranya terpantau beroperasi di sekitar Kepulauan Dongsha atau Pratas yang dikuasai Taiwan di Laut China Selatan.

Beijing menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas pembicaraan Jepang dan Filipina mengenai delimitasi batas maritim yang menurut China mengganggu hak dan kepentingannya di kawasan. China juga menegaskan akan terus melakukan patroli untuk melindungi apa yang mereka sebut sebagai kedaulatan wilayah dan hak maritim nasional.

Para analis keamanan menilai langkah Beijing merupakan bagian dari strategi “grey zone” atau zona abu-abu. Strategi ini menggunakan tekanan non-perang, seperti patroli, intimidasi maritim, operasi udara, hingga serangan siber untuk melemahkan lawan tanpa memicu konflik bersenjata secara langsung.

Pendiri SeaLight di Universitas Stanford, Ray Powell, menggambarkan pendekatan China sebagai “strategi ular boa” yang secara perlahan mencekik Taiwan.

Menurutnya, patroli yang saat ini hanya sebatas komunikasi radio suatu saat dapat berkembang menjadi penghentian, pemeriksaan, bahkan pengalihan kapal-kapal dagang. “Sangat mungkin kita kelak melihat periode ini sebagai awal dari karantina atau blokade terhadap Taiwan,” ujarnya.

Taiwan dinilai sangat rentan terhadap skenario tersebut karena hampir seluruh kebutuhan energinya masih bergantung pada impor melalui jalur laut, termasuk gas alam cair (LNG).

Pakar peperangan asimetris dari Institute for National Defense and Security Research Taiwan, Chauluen Lin, mengatakan armada penjaga pantai China tidak dapat dipandang sebagai lembaga sipil biasa. Menurutnya, organisasi tersebut berada di bawah yurisdiksi Komisi Militer Pusat China melalui Kepolisian Bersenjata Rakyat sehingga memiliki fungsi yang mendukung operasi militer.

Karena itu, peningkatan patroli penjaga pantai dinilai sama strategisnya dengan pengerahan kapal perang. Sejak 2022, China juga secara rutin menggelar latihan militer besar di sekitar Taiwan, termasuk simulasi blokade pulau dalam sejumlah latihan tempur.

Aktivitas terbaru Beijing memicu respons dari sejumlah negara Barat. Inggris, Jerman, dan Prancis mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut patroli China berpotensi mengancam stabilitas kawasan serta kebebasan navigasi internasional. Ketiga negara menegaskan penolakan terhadap setiap upaya mengubah status quo secara sepihak melalui ancaman atau penggunaan kekuatan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan Washington tidak mendukung perluasan operasi maritim China karena dinilai meningkatkan risiko ketegangan di kawasan Indo-Pasifik.

Sejumlah pengamat melihat momentum peningkatan patroli tidak terjadi secara kebetulan. Analis senior Crisis Group untuk Asia Timur Laut, William Yang, menilai Beijing kemungkinan memanfaatkan perhatian Amerika Serikat yang tengah tersita oleh konflik di Timur Tengah.

Selain itu, pernyataan Presiden Donald Trump yang pernah menyebut penjualan senjata kepada Taiwan dapat dijadikan “alat tawar” dalam hubungan dengan China juga dinilai menciptakan ketidakpastian terhadap komitmen Washington.

Menurut Yang, kondisi tersebut membuka ruang bagi Beijing untuk memperluas operasi maritim tanpa menghadapi respons langsung dari Amerika Serikat.

Dengan meningkatnya aktivitas penjaga pantai, latihan militer, serta operasi penegakan hukum di sekitar Taiwan, para analis memperingatkan bahwa tekanan terhadap pulau yang memiliki sekitar 23 juta penduduk itu kini memasuki fase baru. Meski belum berubah menjadi blokade resmi, pola operasi yang terus berkembang dinilai dapat menjadi fondasi bagi strategi isolasi maritim apabila ketegangan antara Beijing dan Taipei semakin memburuk.***