Serangan Gabungan AS-Arab Saudi di Irak Tewaskan 20 Anggota PMF, Baghdad Sebut Pelanggaran Kedaulatan
KLIKWARTAKU — Konflik di Timur Tengah kembali memasuki fase yang lebih berbahaya setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi menghantam sejumlah posisi Pasukan Mobilisasi Populer Irak (Popular Mobilization Forces/PMF). Sedikitnya 20 anggota PMF tewas dan 32 lainnya terluka, memicu kecaman keras dari Irak dan Iran.
Operasi militer yang berlangsung pada Rabu dini hari itu menjadi aksi militer besar pertama Washington di kawasan sejak Presiden Donald Trump menghentikan kampanye pengeboman intensif beberapa hari sebelumnya. Langkah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa ketegangan regional kembali meningkat setelah sempat mereda.
Arab Saudi dan Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan operasi tersebut menyasar kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran di Irak. Menurut kedua negara, kelompok tersebut bertanggung jawab atas serangan terhadap personel militer AS serta fasilitas energi Arab Saudi menggunakan pesawat nirawak.
Baca Juga:
Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat sejumlah drone yang diarahkan ke fasilitas minyak di Provinsi Timur dan kawasan Riyadh. Riyadh menyebut drone-drone itu diluncurkan dari wilayah Irak oleh kelompok yang bersekutu dengan Iran.
Meski demikian, pemerintah Saudi menegaskan operasi militer tersebut bukan dimaksudkan untuk memperluas konflik. “Kerajaan tidak menginginkan eskalasi, tetapi akan merespons setiap bentuk agresi yang mengancam keamanan nasional,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Arab Saudi.
Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMF) mengecam keras operasi gabungan tersebut. Dalam pernyataannya, organisasi yang menjadi payung berbagai kelompok bersenjata Syiah itu menyebut serangan AS dan Arab Saudi sebagai “eskalasi yang sangat berbahaya” sekaligus pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.
Baca Juga:
PMF menegaskan bahwa mereka merupakan bagian resmi dari aparat keamanan negara berdasarkan hukum Irak dan berada di bawah komando langsung panglima tertinggi yang dijabat perdana menteri. Serangan terhadap fasilitas mereka, menurut PMF, berarti menyerang institusi keamanan resmi negara.
Kementerian Luar Negeri Iran turut mengutuk operasi militer tersebut. Teheran menyebut serangan AS dan Arab Saudi sebagai tindakan agresif yang melanggar kedaulatan serta integritas wilayah Irak. Pernyataan itu mempertegas posisi Iran yang selama ini mendukung sejumlah kelompok bersenjata di Irak yang tergabung dalam PMF.
Di tengah saling tuding, Kelompok Perlawanan Islam di Irak membantah berada di balik serangan drone terhadap fasilitas minyak Arab Saudi. Kelompok yang memiliki kedekatan dengan Iran itu menyebut tuduhan Riyadh sebagai rekayasa. Mereka juga memperingatkan bahwa setiap tindakan militer lanjutan dari Arab Saudi akan memperoleh respons yang lebih keras.
Baca Juga:
Pemerintah Irak juga mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam serangan terhadap fasilitas PMF. Presiden Irak menegaskan negaranya menolak segala bentuk serangan di wilayah nasional sekaligus menolak penggunaan Irak sebagai lokasi peluncuran operasi militer terhadap negara lain.
Sikap tersebut mencerminkan posisi Baghdad yang berupaya menjaga keseimbangan di tengah rivalitas antara AS dan Iran. Namun, hubungan pemerintah Irak dengan PMF selama ini tidak selalu berjalan mulus.
Meski secara hukum menjadi bagian dari aparat keamanan negara, sejumlah faksi dalam PMF kerap bergerak secara independen dan pernah melancarkan serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad maupun pangkalan militer Amerika tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Baca Juga:
Kondisi itu menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah Irak dalam menjaga stabilitas keamanan domestik. Menyusul serangan tersebut, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi langsung menggelar rapat darurat Dewan Menteri untuk Keamanan Nasional.
Pertemuan itu membahas dampak operasi militer serta langkah-langkah yang akan diambil pemerintah guna mencegah situasi berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Dengan meningkatnya intensitas serangan antara kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran dan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat, para pengamat menilai Irak kembali berada di garis depan persaingan geopolitik Timur Tengah.
Baca Juga:
Jika tidak diiringi upaya diplomasi yang efektif, rangkaian serangan balasan tersebut dikhawatirkan dapat memperluas konflik ke negara-negara lain di kawasan dan memperburuk stabilitas keamanan regional.***
Artikel Terkait
