Krisis Politik Guncang Ukraina, Zelensky Berjuang Pulihkan Kepercayaan Setelah Copot Menteri Pertahanan

KLIKWARTAKU — Di tengah perang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini menghadapi tantangan dari dalam negeri. Keputusannya mencopot Mykhailo Fedorov dari jabatan Menteri Pertahanan memicu gelombang protes, membuka spekulasi mengenai munculnya pesaing politik baru, sekaligus menguji soliditas kepemimpinannya di masa perang.

Meski pemerintah telah menunjuk pejabat sementara di Kementerian Pertahanan dan menetapkan Mayor Jenderal Mykhailo Drapatyi sebagai Panglima Angkatan Bersenjata yang baru, gejolak politik di Kyiv belum juga mereda.

Sejak keputusan itu diumumkan pada 15 Juli, para pendukung Fedorov yang didominasi kalangan muda terus menggelar aksi unjuk rasa setiap hari. Mereka menuntut Zelensky mengembalikan tokoh yang selama ini dikenal sebagai motor inovasi teknologi pertahanan Ukraina.

Upaya Zelensky meredakan ketegangan belum membuahkan hasil. Fedorov mengungkapkan telah menolak sejumlah tawaran jabatan lain di pemerintahan. Menurutnya, hanya ada tiga posisi yang benar-benar memiliki pengaruh terhadap jalannya perang, yakni Menteri Pertahanan, Panglima Militer, atau Presiden Ukraina.

Pernyataan itu langsung memicu spekulasi bahwa Fedorov mulai membuka peluang untuk menantang Zelensky pada masa mendatang.

Sejumlah mantan pejabat pertahanan menilai pencopotannya justru mengubah Fedorov menjadi salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam bursa calon presiden, meski pemilu belum dapat digelar selama status perang masih berlaku sesuai konstitusi Ukraina.

Namun, sebagian politisi oposisi menganggap langkah tersebut terlalu dini dan berisiko memperkeruh situasi nasional. Menurut mereka, Ukraina saat ini membutuhkan persatuan menghadapi invasi Rusia, bukan persaingan politik.

Di tengah polemik tersebut, keputusan Zelensky menunjuk Mayor Jenderal Mykhailo Drapatyi sebagai panglima baru mendapat sambutan yang relatif positif. Drapatyi dikenal sebagai perwira muda berusia 43 tahun yang memiliki pengalaman tempur dan rekam jejak kuat dalam memimpin pasukan darat Ukraina.

Sejumlah mantan pejabat pemerintah menyebut keputusan itu diambil setelah Zelensky berkonsultasi dengan berbagai tokoh penting di lingkungan militer. Meski demikian, banyak pengamat menilai pergantian panglima belum cukup untuk mengakhiri krisis politik yang dipicu pencopotan Fedorov.

Ironisnya, Zelensky yang pada Pemilu 2019 dikenal sebagai simbol perubahan justru dianggap gagal membaca aspirasi generasi muda Ukraina. Kalangan muda menginginkan pemimpin yang modern, inovatif, berani melawan korupsi, dan mampu membawa perubahan di tengah perang.

Anggota parlemen dari Partai Servant of the People, Oleksandr Merezhko, mengatakan masyarakat membutuhkan sosok yang dapat menjadi inspirasi, bukan sekadar politisi. Namun menurutnya, popularitas Fedorov yang terus meningkat kemungkinan justru menjadi alasan utama dirinya disingkirkan.

Merezhko bahkan mengutip prinsip dari buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene, yaitu “jangan sampai bawahan bersinar lebih terang daripada pemimpinnya.”

Sejumlah analis menilai perombakan kabinet pekan lalu pada dasarnya bertujuan membatasi pengaruh politik Fedorov. Namun hasilnya justru berkebalikan. Alih-alih meredam popularitasnya, pencopotan tersebut membuat tingkat dukungan publik terhadap Fedorov melonjak.

Meski demikian, tidak semua pihak sepakat bahwa reputasi Fedorov sepenuhnya dibangun oleh kinerjanya sendiri. Beberapa mantan pejabat pertahanan Eropa mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan teknologi militer Ukraina merupakan hasil kerja ribuan perusahaan dan pelaku industri pertahanan, bukan hanya satu individu.

Mereka menilai budaya inovasi yang berkembang di sektor pertahanan akan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian menteri. Sebagian politisi juga menilai masyarakat terlalu menyederhanakan persoalan.

Menurut mereka, banyak warga menganggap Fedorov identik dengan strategi perang berbasis drone, sedangkan mantan panglima Oleksandr Syrskyi dipersepsikan hanya mengandalkan pengerahan pasukan. Padahal, pengambilan keputusan dalam perang jauh lebih kompleks daripada sekadar memilih antara teknologi dan personel.

Meski begitu, pandangan tersebut dinilai dapat dipahami mengingat Ukraina telah menghadapi konflik bersenjata dengan Rusia selama lebih dari satu dekade. Harapan bahwa drone dan robot dapat menggantikan tentara menjadi keinginan banyak keluarga yang ingin anggota keluarganya terhindar dari wajib militer dan medan perang.

Di tengah dinamika politik, ancaman dari Rusia tetap menjadi prioritas utama pemerintah Ukraina. Presiden Zelensky menegaskan negaranya harus segera mempersiapkan diri menghadapi musim dingin, ketika Rusia diperkirakan kembali meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina.

Pada saat yang sama, pemerintah juga terus menjalankan strategi sanksi ekonomi jarak jauh terhadap Rusia yang diklaim mulai memberikan tekanan terhadap perekonomian Moskow.

Sementara itu, garis depan pertempuran relatif tidak banyak berubah. Penggunaan drone dalam skala besar telah menciptakan zona berbahaya selebar sekitar 15 hingga 30 kilometer di sejumlah wilayah, sehingga setiap pergerakan pasukan dapat segera terdeteksi dan diserang.

Meski krisis politik ini dinilai menggerus kewibawaan Zelensky, sebagian besar pengamat meyakini dampaknya terhadap kondisi militer tidak akan signifikan dalam waktu dekat. Yang lebih dikhawatirkan adalah bagaimana ketegangan politik dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan ketika Ukraina masih harus menghadapi perang berkepanjangan.

Banyak kalangan menilai invasi Rusia telah memberi tekanan luar biasa terhadap institusi demokrasi Ukraina. Namun, negara itu tetap menunjukkan kemampuan bertahan melalui kekuatan masyarakat sipil, kolaborasi antarlembaga, serta solidaritas yang tumbuh di tengah konflik.

Bagi Kyiv, tantangan saat ini bukan hanya mempertahankan garis depan dari serangan Rusia, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional di saat perang masih jauh dari kata usai.***