Kalbar Raih Dua Penghargaan Nasional, Ria Norsan Dinobatkan Terbaik dalam Pengendalian Inflasi dan Pembiayaan Kreatif

KLIKWARTAKU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalbar Ria Norsan, Kalbar meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).

Kalbar berhasil meraih Terbaik I Tingkat Provinsi pada kategori Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026 serta Terbaik I Tingkat Provinsi dalam Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Ria Norsan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel Balikpapan.

Capaian ini menjadi pengakuan atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki peran penting dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Tito, Indonesia menerapkan sistem semi-otonomi yang memungkinkan pemerintah pusat tetap memiliki instrumen pengendalian terhadap daerah, termasuk melalui evaluasi dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Terutama terkait inflasi, selain pengawasan, kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan prestasi, salah satunya dalam pengendalian inflasi,” ujar Tito.

Menanggapi penghargaan tersebut, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan yang diraih bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat.

“Ini menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah milik kita bersama,” kata Norsan.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah keberhasilan Kalbar menjaga inflasi pada level rendah. Sepanjang 2025, inflasi Kalbar tercatat sebesar 1,85 persen. Sementara pada awal 2026 berada pada kisaran 3,0 hingga 3,3 persen yang dipengaruhi faktor musiman seperti Natal, Tahun Baru, Ramadan, Idulfitri, Imlek, dan Cap Go Meh.

Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar menjalankan berbagai program strategis, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, pemantauan harga langsung di pasar rakyat, hingga penguatan logistik pangan bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional.

Di sektor ekonomi, Kalbar juga mencatat pertumbuhan yang menggembirakan. Perekonomian daerah tumbuh dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025 dan diproyeksikan tetap berada di atas 5 persen sepanjang 2026.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya investasi serta akselerasi digitalisasi UMKM. Sejumlah indikator menunjukkan tren positif, seperti penggunaan QRIS yang meningkat 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, dan penyaluran kredit UMKM naik 2,67 persen.

Melalui pendekatan entrepreneur government, Pemprov Kalbar tidak hanya menjalankan fungsi regulator, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi dengan membuka sumber pembiayaan inovatif di luar APBD serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga perbankan.

Dampak positif juga terlihat pada sektor sosial. Angka kemiskinan Kalbar turun dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Pemerintah daerah fokus pada peningkatan gizi ibu hamil dan balita serta memperkuat ketahanan pangan lokal untuk melindungi kelompok rentan.

Meski demikian, Norsan mengakui tantangan masih terdapat pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran pada 2025 tercatat stagnan di angka 4,23 persen.

Karena itu, Pemprov Kalbar akan mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal melalui optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penguatan UMKM, dan peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.

“Tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ini mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama pembangunan di daerahnya,” tegas Norsan.

Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk terus berinovasi dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan entrepreneur government guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, sehat, dan berdaya saing. **