APBD Tertekan, DPRD Kalbar Dorong Solusi untuk Pembangunan Kayong Utara
KLIKWARTAKU – Upaya memperkuat sinergi pembangunan di Kabupaten Kayong Utara menjadi fokus utama dalam audiensi antara DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Pertemuan tersebut dinilai berlangsung positif dan menghasilkan sejumlah poin strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Hanura, Hilaria Yusanani, menyampaikan bahwa audiensi yang dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, anggota DPRD, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kayong Utara itu membuka ruang diskusi konstruktif terkait kondisi fiskal daerah dan arah pembangunan ke depan.
Baca Juga:
Menurut Hilaria, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kayong Utara saat ini tengah menghadapi tekanan serius, terutama pasca kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat.
Situasi tersebut berdampak langsung pada keterbatasan pembiayaan, sehingga sejumlah kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur, belum dapat terpenuhi secara optimal.
“Dengan kondisi APBD yang ada, daerah belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan pembangunan, terutama infrastruktur yang mendesak,” ujarnya.
Baca Juga:
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara meminta dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Komisi IV serta anggota legislatif dari daerah pemilihan 8 yang meliputi Kayong Utara dan Ketapang, agar turut memperjuangkan kondisi tersebut di tingkat provinsi maupun pusat.
Hilaria menilai langkah tersebut sebagai pendekatan baru yang penting dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia menegaskan bahwa meski ruang fiskal daerah terbatas, pembangunan harus tetap berjalan demi menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Selain persoalan anggaran, audiensi juga menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki Kayong Utara. Menurutnya, strategi tersebut perlu diimbangi dengan efisiensi belanja, terutama pada sektor yang belum menjadi prioritas utama.
“Daerah harus lebih maksimal menggali potensi PAD, namun di sisi lain juga perlu menekan belanja yang tidak terlalu mendesak,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah kabupaten tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah provinsi dan pusat.
Baca Juga:
Terlebih, sejumlah persoalan mendasar seperti kerusakan jalan dan keterbatasan akses transportasi masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan daerah.
Hilaria menekankan bahwa perbaikan infrastruktur jalan serta percepatan pembangunan bandara harus menjadi perhatian serius, karena keduanya berperan penting dalam membuka konektivitas dan mempercepat pergerakan ekonomi di Kayong Utara.
“Jalan yang layak dan bandara yang memadai akan menjadi kunci penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga:
Audiensi tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk bersama-sama menjawab tantangan pembangunan di Kayong Utara secara berkelanjutan. *** Julizal
Artikel Terkait
