Iran dan AS Hampir Sepakati Selat Hormuz, Jalur Minyak Dunia Jadi Kunci Diplomasi

KLIKWARTAKU — Selat Hormuz mungkin hanya selebar puluhan kilometer di titik tertentu. Namun jalur sempit di antara Iran dan Oman itu kini menjadi salah satu kartu tawar paling penting dalam diplomasi Timur Tengah.

Iran, Amerika Serikat, dan Oman dilaporkan semakin dekat dengan kesepakatan sementara untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut. Kesepakatan itu diharapkan dapat menghidupkan kembali lalu lintas kapal, meredakan tekanan terhadap pasar energi, sekaligus membuka pintu bagi negosiasi yang lebih luas antara Washington dan Teheran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa mengatakan pembicaraan dengan Iran berjalan sangat baik. Ia bahkan memberi batas waktu singkat. “Kita akan tahu dalam 48 jam,” ujar Trump ketika ditanya apakah kesepakatan sudah dekat.

Trump juga memperingatkan bahwa jika Selat Hormuz tidak segera dibuka, Iran akan menghadapi tekanan militer yang jauh lebih besar. Di sisi lain, Iran tetap menyangkal adanya perundingan langsung dengan Washington. Teheran menyatakan pembicaraan berlangsung melalui Oman, negara yang selama bertahun-tahun menjadi penghubung diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat.

Mengapa Hormuz Begitu Penting? Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut. Pada masa normal, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Gangguan terhadap pelayaran di sana dapat langsung mengguncang harga energi dan menimbulkan efek berantai terhadap ekonomi global. Kini lalu lintas kapal turun drastis.

Pada Senin, hanya sekitar delapan kapal dilaporkan melintasi selat tersebut. Sebelum perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pecah pada 28 Februari, jumlahnya mencapai sekitar 130 kapal per hari. Penurunan itu membuat kekhawatiran mengenai pasokan energi semakin besar.

Jika gangguan berlangsung lama, negara-negara yang bergantung pada impor minyak dapat terpaksa menguras cadangan strategis mereka. Harga energi pun berpotensi melonjak. Karena itu, pembukaan kembali Hormuz bukan hanya persoalan Iran dan Amerika Serikat. Ia menyangkut ekonomi dunia.

Bagi Iran, persoalan utama bukan sekadar membuka jalur pelayaran. Teheran ingin memastikan kepentingan dan kedaulatannya sebagai negara pantai tetap diakui.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan pembicaraan dengan Oman berfokus pada pembentukan jalur keluar-masuk yang aman dengan tetap mempertimbangkan kepentingan keamanan Iran dan Oman. Sejumlah persoalan masih belum selesai, termasuk mekanisme pembukaan jalur, biaya layanan maritim, dan pengaturan keamanan.

Iran juga mengisyaratkan kemungkinan mengenakan biaya tertentu kepada kapal. Namun, biaya tersebut secara hukum harus dibedakan dari pungutan transit. Negara pantai dapat mengenakan biaya atas layanan tertentu, seperti bantuan navigasi, pandu kapal, atau perlindungan lingkungan, tetapi tidak dapat begitu saja menarik bea atas hak lintas kapal melalui selat internasional.

Teheran juga menginginkan peran dalam pengaturan lalu lintas kapal di wilayah perairannya. Posisi Amerika Serikat jauh berbeda. Pemerintahan Trump menginginkan kebebasan pelayaran penuh tanpa kapal harus meminta izin kepada Iran atau membayar biaya kepada Teheran hanya untuk melewati Selat Hormuz.

Seorang pejabat AS yang mengetahui pembicaraan mengatakan pengaturan sementara yang dibahas tidak akan memberikan Iran kewenangan menyetujui kapal yang melintas ataupun mengenakan biaya transit. Trump sendiri menyatakan tidak akan membiarkan Iran menarik pungutan. Bagi Washington, persoalannya sederhana: kapal harus bisa melintas dengan bebas.

Namun di balik pernyataan tersebut terdapat kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar. Selat yang tertutup atau terganggu berarti minyak lebih mahal. Harga energi yang meningkat pada akhirnya dapat membebani konsumen Amerika. Di tengah posisi yang berlawanan itu, para mediator mencoba menemukan jalan tengah.

Laporan media Amerika menyebut salah satu proposal memungkinkan kapal yang masuk ke Teluk menggunakan rute utara melalui perairan Iran. Kapal yang keluar akan menggunakan rute selatan di wilayah Oman dengan koordinasi bersama Iran. Kesepakatan tersebut dapat diberlakukan selama 60 hari. Dalam periode itu, tidak akan ada biaya transit.

Proposal tersebut juga dilaporkan mencakup kemungkinan biaya untuk layanan keamanan maritim dan perlindungan lingkungan, serta pembahasan mengenai pencabutan blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Salah satu gagasan yang pernah diajukan Oman mengambil contoh dari pengelolaan Selat Malaka oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Negara-negara tersebut memungkinkan pengguna jalur laut berkontribusi secara sukarela untuk membiayai navigasi, perlindungan lingkungan, serta operasi pencarian dan penyelamatan. Ada persoalan lain yang harus diselesaikan sebelum kapal-kapal kembali bergerak normal: ranjau laut.

Para negosiator disebut membahas kemungkinan pembersihan ranjau dari bagian tengah Selat Hormuz sebelum merancang pengaturan jangka panjang. Artinya, sekalipun kesepakatan politik tercapai, pembukaan jalur tidak serta-merta membuat lalu lintas kapal kembali normal. Perusahaan pelayaran juga harus memperhitungkan sanksi Amerika Serikat.

Jika sebagian jalur dikelola atau diawasi Iran, perusahaan internasional dapat menghadapi risiko hukum ketika berkoordinasi atau melakukan pembayaran kepada otoritas Iran. Kondisi tersebut dapat membuat perusahaan enggan menggunakan jalur tersebut tanpa jaminan atau pengecualian resmi dari Washington.

Ada tekanan yang membuat Amerika Serikat perlu mempertimbangkan kompromi. Selain risiko eskalasi militer, gangguan Hormuz dapat memicu kenaikan harga minyak dan bensin di dalam negeri Amerika. Situasi itu menjadi sensitif menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada November.

Semakin lama selat terganggu, semakin besar pula tekanan ekonomi yang harus ditanggung Washington. Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft mengatakan kepentingan utama Amerika sebenarnya bukan siapa yang mengelola selat, melainkan apakah kapal dapat melewatinya secara aman, bebas, dapat diprediksi, dan tanpa diskriminasi.

Jika Iran tetap memiliki pengaruh atas jalur yang melewati perairan teritorialnya, Washington, menurut Parsi, tidak seharusnya menolak kesepakatan hanya karena tidak mempertahankan dominasi Amerika secara mutlak. David Des Roches, mantan pejabat Departemen Pertahanan AS, juga menilai kenyataan geografis tidak bisa diabaikan.

Iran memang berada di sisi utara Hormuz. Karena itu, mengeluarkan Teheran sepenuhnya dari pengelolaan jalur di dekat pantainya bukanlah pilihan yang mudah. Pembukaan Selat Hormuz akan menjadi kemajuan penting, tetapi bukan akhir dari konflik Iran dan Amerika Serikat.

Jika kapal kembali berlayar, kedua pihak masih harus menghidupkan kembali nota kesepahaman yang lebih luas dan kembali membicarakan program nuklir Iran. Persoalan regional lain juga belum selesai. Konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon, aktivitas kelompok yang bersekutu dengan Iran, serta gangguan pelayaran di Laut Merah masih menjadi sumber ketegangan.

Belum lagi ketidakpastian mengenai kebijakan Trump yang dapat berubah cepat antara ancaman militer dan tawaran diplomasi. Abas Aslani, peneliti senior di Center for Middle East Strategic Studies, menggambarkan situasi Timur Tengah seperti roller coaster yang bergerak cepat. Kesepakatan Hormuz, menurut dia, memang dapat menjadi awal yang baik.

Tetapi kesepakatan itu tidak akan otomatis menghapus seluruh persoalan. Pada akhirnya, yang diperebutkan Iran dan Amerika Serikat bukan hanya jalur kapal selebar selat. Iran ingin mempertahankan pengaruh atas kawasan yang berada di depan pintunya. Amerika Serikat ingin memastikan jalur energi dunia tetap terbuka tanpa bergantung pada persetujuan Teheran.

Oman berada di tengah-tengahnya, memainkan peran sebagai mediator. Jika kompromi 60 hari tercapai, kapal-kapal mungkin kembali bergerak. Pasar energi bisa sedikit bernapas lega. Tetapi setelah 60 hari, pertanyaan yang sama akan muncul lagi: Siapa sebenarnya yang berhak mengatur lalu lintas di Selat Hormuz?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang kemungkinan menentukan apakah kesepakatan ini hanya menjadi jeda sementara atau pintu menuju perundingan damai Iran dan Amerika Serikat yang lebih besar.***