Rumah Sakit Swasta Menjamur di India, Biaya Perawatan Makin Tak Terjangkau

KLIKWARTAKU — Jalan sepanjang lima kilometer di Miraj, Maharashtra, India, kini dipenuhi fasilitas kesehatan. Lebih dari 50 rumah sakit multispesialisasi, pusat diagnostik, dan klinik berdiri berderet di kawasan yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat layanan medis regional. Sebagian besar fasilitas itu muncul hanya dalam lima tahun terakhir.

Pemandangan tersebut menggambarkan perubahan besar industri kesehatan swasta India. Rumah sakit berlomba menambah ribuan tempat tidur, jaringan diagnostik membuka cabang hingga kota-kota kecil, sementara institusi kesehatan menghimpun modal dalam jumlah besar untuk memperluas bisnisnya.

Namun, di balik pertumbuhan itu muncul persoalan lain: semakin banyak warga India yang kesulitan membayar layanan kesehatan ketika penyakit yang mereka hadapi semakin serius.

Sebuah laporan panel pemerintah India baru-baru ini memperingatkan adanya “krisis keterjangkauan yang semakin dalam” di rumah sakit swasta. Biaya perawatan di fasilitas swasta disebut dapat mencapai lima hingga 10 kali biaya layanan serupa di rumah sakit pemerintah.

Kesenjangan tersebut semakin besar untuk penyakit berat seperti kanker, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Pertumbuhan industri kesehatan India menarik investasi besar dari dalam dan luar negeri.

Pada awal Agustus, Manipal Health menghimpun hampir US$1 miliar atau sekitar Rp16,5 triliun melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Aksi tersebut menjadi IPO terbesar kedua di India tahun ini.

Investor ekuitas swasta juga membanjiri sektor kesehatan dan farmasi India. Antara 2022 dan 2024, tercatat hampir 600 transaksi merger, akuisisi, dan investasi ekuitas swasta di sektor tersebut dengan nilai lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp495 triliun.

Menurut data Grant Thornton, sekitar 40 persen investasi itu mengalir ke sektor rumah sakit. Dalam dua tahun terakhir, sektor kesehatan India juga menghimpun tambahan dana lebih dari US$20 miliar atau sekitar Rp330 triliun, berdasarkan data terbaru yang diperoleh BBC dari konsultan tersebut.

Aliran modal itu membantu memperluas kapasitas layanan kesehatan India. Rumah sakit baru dibangun, jumlah tempat tidur meningkat, dan fasilitas diagnostik menjangkau wilayah yang sebelumnya kekurangan layanan medis. Tetapi investasi tersebut membawa pertanyaan lain: siapa yang akhirnya mampu membayar layanan yang dibangun dengan modal sebesar itu?

Panel pemerintah menilai ekspansi fasilitas kesehatan swasta berlangsung terlalu cepat tanpa diiringi penerapan standar dan pengawasan harga yang merata. Laporan tersebut menyoroti pertumbuhan “tidak terkendali” klinik, rumah sakit kecil, dan pusat diagnostik. Kondisi itu, menurut panel, menciptakan perbedaan besar dalam kualitas dan biaya layanan.

Pasien juga disebut rentan terhadap penetapan harga yang tidak transparan dan praktik layanan di bawah standar. Komersialisasi layanan kesehatan menjadi perhatian lain. Panel menerima banyak keluhan mengenai tagihan berlebihan, pemeriksaan diagnostik yang dinilai tidak perlu, serta biaya prosedur rutin yang terus meningkat.

Persalinan menjadi salah satu contoh. Biaya layanan tersebut, menurut laporan panel, dapat mendorong keluarga rentan masuk ke dalam utang besar hingga terpaksa menjual aset. Masalah harga bahkan merambah perangkat medis.

Pekan ini, regulator pangan dan obat-obatan Maharashtra menemukan perangkat set infus atau intravenous set dijual di rumah sakit dengan margin keuntungan yang mencapai 2.800 persen. Temuan itu memunculkan kembali persoalan pengawasan harga perangkat medis yang dinilai masih sangat terbatas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, panel pemerintah mengusulkan sejumlah langkah. Salah satunya adalah membatasi tarif kamar rumah sakit pada tingkat yang mendekati tarif hotel bintang tiga. Panel juga mengusulkan pengaturan harga untuk pengobatan esensial, pemeriksaan diagnostik, dan prosedur rutin di seluruh rumah sakit swasta.

Pedoman pengobatan standar juga direkomendasikan untuk mengurangi tindakan medis berlebihan. Panel turut menyoroti kepemilikan asing di jaringan rumah sakit. Kepemilikan asing lebih dari 51 persen menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam rekomendasi tersebut. Usulan itu mendapat penolakan dari industri rumah sakit swasta.

Siddhartha Bhattacharya, Sekretaris Jenderal NATHEALTH, asosiasi yang mewakili sektor kesehatan swasta India, mengatakan pemerintah seharusnya terlebih dahulu menurunkan biaya struktural penyelenggaraan layanan kesehatan, seperti pajak, harga lahan, modal, tenaga kerja, dan biaya kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut dia, pembatasan tarif dapat mengurangi minat investor. Industri rumah sakit juga menilai perbandingan tarif kamar rumah sakit dengan hotel bintang tiga tidak tepat. Rumah sakit, kata mereka, memiliki kewajiban tambahan seperti pengendalian infeksi, keselamatan pasien, dan standar medis yang meningkatkan biaya operasional.

Sejumlah jaringan rumah sakit besar seperti Max Healthcare dan Fortis juga memperingatkan bahwa pembatasan tarif yang tidak mempertimbangkan biaya dapat menghambat investasi dan membuat investor asing enggan menanamkan modal.

Di sisi lain, pakar kesehatan masyarakat menilai persoalan harga tetap perlu dibahas karena pasar layanan kesehatan swasta India saat ini sangat dipengaruhi oleh penyedia layanan. Srinath Reddy dari Public Health Foundation of India mengatakan masuknya modal ekuitas swasta asing, terutama ke layanan kesehatan tersier, ikut memengaruhi struktur harga.

Menurut dia, keputusan mengenai harga layanan kesehatan seharusnya tidak semata-mata mengikuti kepentingan investor. Pakar kebijakan kesehatan Vivek ND juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai keuntungan sangat besar yang diperoleh sebagian rumah sakit.

Ia meminta pemerintah meneliti praktik pemeriksaan diagnostik yang dinilai berlebihan atau tidak selalu diperlukan pasien. Namun, para ahli juga mengingatkan bahwa penetapan harga tidak bisa dilakukan secara seragam untuk seluruh India.

Reddy mengatakan pemerintah perlu mengetahui terlebih dahulu biaya riil penyelenggaraan layanan kesehatan swasta di berbagai wilayah. Biaya rumah sakit dapat berbeda antara satu negara bagian dan kota dengan wilayah lainnya. Karena itu, menurut dia, batas harga yang sama untuk seluruh India berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Di tengah perdebatan soal tarif, para ahli menilai pemerintah India menghadapi persoalan yang lebih mendasar: investasi publik untuk kesehatan masih rendah. Belanja kesehatan pemerintah India saat ini sekitar 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu masih di bawah target 2,5 persen yang ditetapkan dalam Kebijakan Kesehatan Nasional hampir satu dekade lalu.

Angka tersebut juga berada jauh di bawah 5 persen yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Panel pemerintah menyebut rendahnya belanja untuk layanan kesehatan sekunder dan tersier mendorong masyarakat bergantung pada rumah sakit swasta.

Akibatnya, pasien harus menanggung biaya langsung (out-of-pocket expenditure) yang dapat mencapai tingkat katastrofik. Peningkatan investasi pemerintah di rumah sakit dan layanan kesehatan publik dinilai dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas swasta. Namun, India juga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan anggaran negara.

Negara itu diperkirakan membutuhkan tambahan investasi kesehatan sekitar US$300 miliar atau sekitar Rp4.950 triliun untuk membangun kapasitas layanan yang dibutuhkan. Sebagian besar modal tersebut kemungkinan tetap berasal dari investor swasta domestik dan asing.

Di sinilah pemerintah India menghadapi dilema: menjaga agar modal tetap masuk untuk memperluas fasilitas kesehatan, sekaligus memastikan rumah sakit tidak berkembang menjadi layanan yang hanya dapat dijangkau oleh kelompok berpenghasilan tinggi.

Ledakan rumah sakit di kota-kota India menunjukkan bahwa persoalan negara itu bukan lagi semata kekurangan fasilitas. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan kapasitas kesehatan tidak membuat layanan medis penting semakin mahal bagi orang yang paling membutuhkannya.***