BPJPH Buka Peluang Bangun Laboratorium Halal Internasional di Riau
KLIKWARTAKU – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka peluang pembangunan pusat layanan halal yang dilengkapi laboratorium berstandar internasional di Provinsi Riau pada 2027. Rencana tersebut dapat direalisasikan apabila Pemerintah Provinsi Riau menyediakan lahan atau aset untuk pembangunan kantor.
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, pembangunan pusat layanan halal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan industri halal di Riau.
“Kalau kita nanti mendapatkan hibah lahan, aset, tanah untuk kantor, insyaallah di tahun 2027 ada pengembangan pusat layanan halal dengan membangun laboratorium yang berstandar internasional,” kata Aqil di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).
Menurut Aqil, penguatan industri halal dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah. Potensi tersebut, kata dia, dapat dikembangkan melalui sejumlah kawasan industri yang terdapat di Riau.
“Untuk mencapai visi misi Riau memang harus diperkuat dengan ekonomi syariah, khususnya industri halal. Di sini juga ada beberapa kawasan industri yang mungkin nanti ke depannya diperkuat dengan kawasan industri halal,” ujarnya.
Untuk mendukung pengembangan kawasan industri halal, BPJPH menilai diperlukan penguatan infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di Riau.
“Maka perlu ada penguatan-penguatan dari aspek infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami ingin dapat dukungan dari Pemprov Riau untuk mendirikan UPT di sini,” jelas Aqil.
Keberadaan UPT diharapkan dapat memperkuat pelayanan jaminan produk halal sekaligus mendukung pertumbuhan industri halal di Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, Pemprov Riau menyambut baik rencana penguatan kelembagaan BPJPH di daerah. Menurut dia, pengembangan ekosistem halal sejalan dengan karakter masyarakat Riau yang memiliki akar budaya Melayu dan nilai-nilai Islam.
“Kehadiran BPJPH di Provinsi Riau itu sebenarnya harus kita sambut baik. Karena memang itu adalah alternatif pilihan bagi masyarakat kita yang notabene tadi berbudaya Melayu Muslim dan ramah terhadap ekosistem di masyarakat kita,” kata Syahrial.
Ia mengatakan Pemprov Riau berkomitmen mendukung pengembangan layanan dan ekosistem halal sepanjang memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan ini nanti akan kita perkuat dan Pak Gubernur juga komit untuk mendukung BPJPH yang hadir di Riau. Jadi apa pun itu yang hari ini berkaitan dapat memajukan Riau tentu diterima dengan baik,” ujarnya.
Selain penguatan layanan sertifikasi dan industri, pengembangan ekosistem halal juga diarahkan pada sektor riset dan pendidikan. Pemprov Riau membuka peluang membangun jejaring pusat riset halal dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
Syahrial mengatakan koordinasi dapat dilakukan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi keagamaan Islam, serta perguruan tinggi lainnya yang memiliki potensi mendukung pengembangan riset halal.
“Nanti kalau Riau menjadi sentralnya, pusat-pusat riset halal sudah kita kondisikan dengan BRIN. Kemudian koordinasi dilakukan dengan Kementerian Agama melalui kampus UIN dan Kemdiktisaintek juga melalui beberapa kampus yang bisa menjadi ekosistem pusat riset halal,” pungkasnya.***









