Universitas Muslim di India Terancam Dibongkar, Ribuan Mahasiswa Lawan Keputusan Pemerintah Uttar Pradesh

KLIKWARTAKU — Ribuan mahasiswa memilih bertahan di bawah terik matahari dibanding meninggalkan kampus yang menjadi tempat mereka menimba ilmu. Di Kota Rampur, Negara Bagian Uttar Pradesh, India, aksi duduk damai terus berlangsung setelah pemerintah setempat memerintahkan pembongkaran hampir seluruh bangunan Universitas Mohammad Ali Jauhar, sebuah institusi pendidikan yang didirikan tokoh politik Muslim, Azam Khan.

Bagi para mahasiswa, ancaman itu bukan sekadar persoalan bangunan. Mereka menilai masa depan ribuan pelajar, terutama perempuan dari keluarga konservatif, ikut dipertaruhkan. Otoritas Pengembangan Rampur (Rampur Development Authority/RDA) menetapkan bahwa 38 dari total 40 bangunan di kawasan kampus seluas sekitar 250 hektare dinilai tidak memenuhi ketentuan perizinan.

Pemerintah semula memberikan tenggat hingga 5 Agustus kepada pihak universitas untuk membongkar bangunan tersebut secara mandiri. Jika tidak dilakukan, pembongkaran akan dilaksanakan pemerintah dengan biaya dibebankan kepada pihak kampus.

Meski pemerintah Uttar Pradesh kemudian mengeluarkan penangguhan sementara terhadap keputusan tersebut, pihak universitas menegaskan bahwa status pembongkaran belum dibatalkan. “Kami masih berupaya melalui jalur hukum agar perintah pembongkaran dicabut sepenuhnya,” kata Wakil Rektor Universitas Mohammad Ali Jauhar, Zaheeruddin.

Sejak pertengahan Juli, mahasiswa, alumni, hingga warga Rampur menggelar aksi duduk tanpa batas waktu di depan gerbang kampus. Mereka menilai pembongkaran akan menghancurkan akses pendidikan bagi sekitar 3.000 mahasiswa yang saat ini menempuh puluhan program studi.

Usama Tayyab, alumni universitas tersebut, mempertanyakan mengapa aspirasi mahasiswa tidak mendapat perhatian pemerintah. “Jika demonstrasi damai dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam isu lain, mengapa tuntutan kami untuk menyelamatkan universitas ini tidak didengar?” ujarnya.

Di tengah protes, suara para mahasiswi menjadi sorotan. Iqra, mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum, mengatakan keluarganya memilih Universitas Mohammad Ali Jauhar karena dianggap memiliki lingkungan yang aman bagi perempuan.

Menurutnya, apabila kampus dibongkar, belum tentu orang tua bersedia mengizinkannya melanjutkan pendidikan di tempat lain. “Keluarga kami mempercayai kampus ini. Jika ditutup, banyak perempuan mungkin kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kuliah,” katanya.

Pandangan serupa juga disampaikan mahasiswa paramedis, Chandni Diwakar, yang beragama Hindu. Ia mengaku selama belajar di universitas berstatus lembaga pendidikan minoritas tersebut tidak pernah mengalami perlakuan berbeda. “Saya tidak pernah merasa dibedakan meski bukan Muslim. Semua orang diperlakukan sama,” ujarnya.

Universitas Mohammad Ali Jauhar didirikan pada 2006 oleh Azam Khan, salah satu tokoh senior Partai Samajwadi yang selama bertahun-tahun menjadi rival politik Partai Bharatiya Janata (BJP).

Sejak BJP mengambil alih pemerintahan Uttar Pradesh pada 2017 di bawah kepemimpinan Yogi Adityanath, Azam Khan menghadapi puluhan perkara hukum, mulai dari dugaan penguasaan lahan hingga pemalsuan dokumen.

Pendukung Khan menilai langkah terhadap universitas merupakan bagian dari tekanan politik terhadap salah satu tokoh Muslim paling berpengaruh di negara bagian tersebut. Namun, pemerintah Uttar Pradesh membantah tudingan itu.

Juru bicara BJP, Rakesh Tripathi, menegaskan bahwa tindakan pemerintah semata-mata merupakan penegakan hukum terhadap bangunan yang dianggap melanggar aturan. “Semua dilakukan sesuai prosedur hukum terhadap bangunan ilegal, tanpa memandang siapa pemiliknya,” katanya.

Pihak universitas menolak tuduhan bahwa bangunan didirikan secara ilegal. Menurut Zaheeruddin, kawasan kampus baru masuk ke dalam yurisdiksi RDA pada September 2024, sedangkan seluruh bangunan telah berdiri bertahun-tahun sebelumnya.

Karena itu, pihak universitas berpendapat izin yang kini dipersoalkan tidak diwajibkan ketika pembangunan dilakukan. Ia juga menegaskan seluruh program studi telah memperoleh persetujuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.

Kasus Universitas Mohammad Ali Jauhar muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap pembongkaran berbagai rumah, toko, masjid, dan bangunan lain di India dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyebut tindakan tersebut sebagai penertiban bangunan ilegal. Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai praktik itu lebih banyak berdampak pada komunitas Muslim.

Dosen Universitas Delhi, Apoorvanand, menilai sengketa Universitas Mohammad Ali Jauhar memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan administrasi bangunan. Menurutnya, lembaga pendidikan minoritas kini menghadapi tekanan yang semakin besar di tengah polarisasi politik di India.

Bagi ribuan mahasiswa yang masih bertahan di depan gerbang kampus, perjuangan mereka bukan hanya mempertahankan gedung, tetapi juga mempertahankan akses terhadap pendidikan yang mereka anggap sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki masa depan.***