Ramadan Berkah, Pendidikan Terarah: Evaluasi Makan Gratis, Fokus pada Kesejahteraan Guru
KLIK WARTAKU – Status guru honorer di Indonesia masih berada di persimpangan jalan. Hingga awal 2026, pemerintah terus berupaya menyelesaikan penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data Kemendikbudristek, Indonesia masih menghadapi kesenjangan distribusi guru. Meskipun pengangkatan PPPK terus berjalan, ribuan guru honorer di daerah terpencil masih menerima honorarium di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP), seringkali hanya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per bulan.
Ketidakpastian status ini berdampak langsung pada kualitas pengajaran. Beban kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan jaminan hari tua atau asuransi kesehatan yang layak. Transformasi status honorer menjadi ASN/PPPK adalah kunci stabilitas pendidikan nasional.
Baca Juga:
Aksi masa dari Universitas PGRI Pontianak ini membawa 4 tuntutan tentang pendidikan di Kalimantan Barat:
1. Menolak pemangkasan anggaran pendidikan untuk makan bergizi gratis (MBG)
2. Menghentikan sementara program MBG selama bulan ramadhan
3. Mengembalikan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama
4. Mensejahterakan guru sesuai janji politik Presiden Prabowo Subianto
Lebih lanjut Jonatan Billy menyoroti
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencapai jangkauan luas di Kalimantan Barat. Namun, memasuki bulan suci Ramadan, muncul usulan logis untuk melakukan pemberhentian sementara operasional dapur umum/Satuan Pelayanan.
Baca Juga:
Mayoritas siswa di berbagai wilayah Kalbar menjalankan ibadah puasa. Memberhentikan distribusi makan siang di sekolah adalah bentuk efisiensi anggaran agar makanan tidak terbuang sia-sia (food waste).
Jeda satu bulan ini dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar untuk melakukan audit kualitas gizi, kebersihan dapur, dan evaluasi rantai pasok dari petani lokal tanpa mengganggu jam belajar ujar Billy.
Lebih lanjut iya menegaskan bahwa Alokasi dana MBG selama bulan Ramadan sebaiknya disarankan untuk dialihkan menjadi paket “Sembako Gizi” bagi keluarga siswa prasejahtera atau digunakan untuk perbaikan sarana air bersih di sekolah-sekolah yang menjadi titik distribusi.
Baca Juga:
Kalimantan Barat memiliki tantangan geografis yang unik. Kesejahteraan guru, terutama yang bertugas di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) seperti di perbatasan Kapuas Hulu atau Sintang, memerlukan perhatian khusus melebihi sekadar gaji pokok.
Masalah utama guru di Kalbar bukan hanya nominal gaji, melainkan tingginya biaya hidup di pedalaman dan minimnya akses infrastruktur tempat tinggal (perumahan dinas).
Perlunya kepastian pembayaran Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang tepat waktu dan tepat sasaran.
Banyak guru harus menempuh jalur sungai dengan biaya transportasi yang mahal; subsidi BBM atau pengadaan sarana transportasi dinas menjadi sangat krusial.
Baca Juga:
Kesejahteraan juga berarti hak untuk berkembang. Guru di Kalbar membutuhkan akses pelatihan bersertifikasi yang merata agar kualitas pendidikan di pelosok setara dengan di Pontianak, tutup nya.
Artikel Terkait
