Penyuluh Kemenkum Jadi Ketua Dewan Juri Lomba KISAK Tingkat Provinsi Kalbar
KLIKWARTAKU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat melalui partisipasi aktif dalam Lomba Penyuluhan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Dangau, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (28/7).
Kegiatan yang diikuti perwakilan Pokja I TP PKK dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan inklusif melalui peran aktif kader PKK sebagai penyuluh di tengah masyarakat.
Pada kegiatan tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Sri Ayu Septinawati, dipercaya sebagai Ketua Dewan Juri, didampingi akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dan perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Donata Krisantus, menegaskan bahwa gerakan PKK berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, termasuk mendorong pemahaman mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Melalui lomba ini diharapkan kader PKK mampu menjadi agen informasi yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.
Hasil penilaian menetapkan Kota Pontianak sebagai Juara I, disusul Kota Singkawang sebagai Juara II, Kabupaten Sekadau sebagai Juara III, serta Kabupaten Melawi sebagai Juara Harapan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa keterlibatan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk memperluas akses informasi hukum kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga:
“Penyuluhan hukum merupakan instrumen penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Melalui sinergi dengan TP PKK, kami berharap edukasi mengenai administrasi kependudukan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga, sehingga tercipta budaya tertib administrasi yang mendukung perlindungan hak-hak warga negara,” ujar Jonny.
Melalui kolaborasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan TP PKK, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
Artikel Terkait
