Menteri Hukum Buka Kick Off FKK 2026, Kanwil Kemenkum Kalbar Siap Perkuat Harmonisasi Kebijakan Daerah
KLIKWARTAKU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Kegiatan yang diikuti secara daring melalui Zoom ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Analis Kebijakan, serta pegawai Bagian Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Kalbar. Rabu (17/6).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan FKK atau Legal Policy Hub yang telah diresmikan pada tahun 2025 sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam penyusunan kebijakan publik yang berkualitas. Acara dibuka dengan laporan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan Universitas Muslim Indonesia, sebagai langkah penguatan kolaborasi akademik dalam pelaksanaan FKK. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.
Pada sesi brainstorming yang dipandu Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum bersama Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, peserta mengidentifikasi isu-isu kebijakan prioritas yang relevan dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai rencana tindak lanjut FKK 2026, meliputi Policy Talks, analisis kebijakan sektoral dan nasional, penyusunan rekomendasi kebijakan, Policy Expose, hingga pemanfaatan Legal Policy Hub sebagai platform kolaborasi pengetahuan dan repositori kebijakan.
Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif Kanwil dalam forum kebijakan nasional ini sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah.
“Kanwil Kemenkum Kalbar tidak ingin hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan aktif memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan. Forum Komunikasi Kebijakan ini menjadi ruang strategis bagi kami untuk memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat,” tegas Jonny.
Ia menambahkan, sinergi antara kementerian/lembaga, kantor wilayah, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya melalui FKK diharapkan mampu memperkuat koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor, sekaligus mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga:
Artikel Terkait
