Kanwil Kemenkum Kalbar Turun Langsung ke Lapas Perempuan Pontianak, Pastikan Bantuan Hukum Berjalan Optimal
KLIKWARTAKU – Tim Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap penerima layanan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pontianak, Berbeda dengan metode daring, kegiatan kali ini dilakukan secara langsung melalui wawancara tatap muka dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah mendapatkan pendampingan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Kota Pontianak. Senin (15/6).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Kanwil Kemenkum Kalbar guna memastikan layanan bantuan hukum oleh PBH telah berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memenuhi asas keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
Melalui wawancara langsung, Tim Pengawas Daerah menggali informasi terkait proses pendampingan yang telah diberikan, tingkat aksesibilitas layanan, serta kepuasan penerima manfaat. Hasilnya, para WBP menyampaikan bahwa layanan yang diberikan advokat dari PBH telah berjalan dengan baik, komunikatif, dan membantu dalam proses penyelesaian permasalahan hukum yang mereka hadapi.
Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kehadiran langsung tim pengawas di lapangan merupakan cerminan keseriusan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memastikan tidak ada warga binaan yang terabaikan haknya atas bantuan hukum.
“Warga binaan, termasuk perempuan yang berada di dalam lapas, tetap memiliki hak penuh atas pendampingan hukum yang berkualitas. Kami tidak cukup hanya menerima laporan di atas meja, kami turun langsung, berbicara dengan mereka, dan mendengar sendiri apakah layanan yang mereka terima sudah sesuai standar. Itulah bentuk pengawasan yang bermakna,” tegas Jonny.
Sebagai tindak lanjut, Tim Pengawas Daerah Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus melaksanakan monev secara berkala di berbagai wilayah Kalimantan Barat, guna memastikan kualitas layanan bantuan hukum tetap terjaga dan sesuai ketentuan yang berlaku di seluruh fasilitas pemasyarakatan.
Baca Juga:
Artikel Terkait
