BAM Soroti Disharmoni Kebijakan Ketenagakerjaan dan Hubungan Upah-PHK
KLIKWARTAKU – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Totok Hedi Santosa, menyoroti disharmoni kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait hubungan antara upah dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menilai sejumlah dalil yang selama ini digunakan untuk menekan besaran upah buruh tidak sejalan dengan data empiris di lapangan.
“Upah tinggi tidak berkorelasi langsung dengan PHK. Misalnya, di Jawa Tengah upah rendah, tetapi angka PHK tetap tinggi,” ujar Totok.
Baca Juga:
Totok menilai kondisi ini kerap dijadikan alasan oleh pengusaha untuk menekan upah, padahal faktanya tidak demikian. Ia menyebut masalah ketenagakerjaan sering terjebak pada pertanyaan mendasar: apakah negara lebih berpihak pada buruh atau pada industri demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Dalil bahwa upah rendah memperluas ruang akumulasi kapital, menurutnya, tidak dapat dijadikan justifikasi.
“Negara masih belum jelas berpihak pada siapa. Apakah pada rakyat dalam pengertian buruh, atau pada industri demi pertumbuhan ekonomi, meski mengorbankan kesejahteraan,” ujarnya.
Totok juga menyoroti tumpang tindih regulasi yang menghambat keadilan perburuhan, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Mahkamah Agung, hingga peraturan menteri yang dinilai kerap menabrak inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Baca Juga:
“Kami akan mengkaji lebih lanjut dan menjadikan ini agenda penting BAM, meski distribusinya nanti harus ke Baleg atau komisi terkait,” jelas anggota Komisi VI DPR RI ini.
Ia juga mempertanyakan arah kebijakan otonomi daerah dalam konteks perburuhan, di tengah kecenderungan sentralisasi kewenangan.
“Kita masih harus menentukan, apakah menjalankan otonomi atau semua ditarik ke pusat? Ini peta persoalan yang perlu kami lihat sebelum menentukan solusi,” tutup Totok.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
