Akademisi Soroti Gejala Kemunduran Demokrasi di Indonesia Sejak Kepemimpinan Jokowi hingga Prabowo
KLIKWARTAKU – Akademisi hukum dari Universitas Islam Internasional Indonesia, Zezen Zainal Muttaqin, menyoroti gejala democratic backsliding atau kemunduran demokrasi yang dinilai semakin sistematis sejak periode kedua pemerintahan Joko Widodo hingga masa kepemimpinan Prabowo Subianto.
Zezen menyatakan bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tren global, khususnya di negara-negara dengan demokrasi yang relatif baru.
“Periode Jokowi kedua sampai sekarang disebut para ahli sebagai democratic backsliding. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi fenomena global,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, kemunduran demokrasi tidak selalu terjadi secara drastis seperti kudeta militer, melainkan bisa berlangsung perlahan dan sulit disadari. Menurutnya, kondisi saat ini justru lebih berbahaya karena terjadi secara sistematis.
Zezen menilai salah satu indikator utama adalah akumulasi kekuasaan di tangan eksekutif, yang disertai dengan melemahnya peran oposisi.
“Biasanya untuk menghancurkan demokrasi itu dengan mematikan oposisi,” katanya.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Menurutnya, tanpa fungsi kontrol dari parlemen, pemerintah berpotensi menjalankan kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai.
“Dalam sistem yang sehat, pemerintah hanya bisa berjalan baik jika dikontrol oleh oposisi di parlemen. Jika tidak ada oposisi, maka eksekutif bisa melakukan apa pun,” ujarnya.
Selain itu, Zezen menilai tekanan terhadap masyarakat sipil menjadi bagian dari pola kemunduran demokrasi. Ia menyebut adanya fenomena management of fear, yaitu upaya menciptakan rasa takut agar publik enggan menyampaikan kritik.
Baca Juga:
“Penghancuran demokrasi secara perlahan biasanya juga menyerang masyarakat sipil, dengan menimbulkan ketakutan agar orang tidak lagi berani bersuara,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa akumulasi kekuasaan tanpa kontrol, ditambah melemahnya oposisi dan tekanan terhadap masyarakat sipil, dapat mempercepat degradasi kualitas demokrasi jika tidak diantisipasi.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
