Mengapa Spanyol Punya Wilayah di Afrika? Ceuta dan Melilla Jadi Warisan Kolonial yang Tak Kunjung Selesai

KLIKWARTAKU — Peta Eropa menyimpan sebuah kejanggalan geografis: dua kota yang berada di daratan Afrika, tetapi secara politik merupakan bagian dari Spanyol dan menjadi bagian dari perbatasan Uni Eropa. Keduanya adalah Ceuta dan Melilla.

Kedua wilayah itu berada di pantai utara Afrika dan berbatasan langsung dengan Maroko. Letaknya membuat Ceuta dan Melilla bukan sekadar wilayah Spanyol di luar daratan Eropa, melainkan juga titik temu antara sejarah kolonial, kepentingan keamanan, migrasi, dan sengketa kedaulatan.

Persoalan itu kembali mencuat setelah lebih dari 50.000 migran membanjiri perbatasan menuju Ceuta. Sebagian besar kemudian kembali ke Maroko, tetapi gelombang tersebut memperbarui ketegangan antara Madrid dan Rabat. Di balik krisis migrasi itu terdapat pertanyaan yang lebih tua: mengapa Spanyol masih memiliki wilayah di Afrika?

Ceuta dan Melilla merupakan sisa penting dari kekaisaran kolonial Spanyol. Selain dua kota tersebut, Spanyol juga menguasai sejumlah pulau kecil dan wilayah berbatu di sekitar pantai Maroko yang dikenal sebagai Plazas de Soberanía. Wilayah itu antara lain Kepulauan Chafarinas, Kepulauan Alhucemas, dan Peñón de Vélez de la Gomera.

Sejarah Ceuta bahkan bermula jauh sebelum terbentuknya Maroko modern. Ceuta berada di bawah kekuasaan Portugal sejak 1415 sebelum kemudian menjadi bagian dari Spanyol pada 1580. Sementara Melilla ditaklukkan oleh seorang bangsawan Spanyol pada 1497. Ketika Portugal memperoleh kembali kemerdekaannya pada 1640, Ceuta tetap berada di bawah kekuasaan Spanyol.

Antropolog Yolanda Aixelà Cabré dari IMF-CSIC di Barcelona menjelaskan bahwa setelah kehilangan sejumlah koloni di Amerika dan Asia pada akhir abad ke-19, pengaruh Spanyol bergeser ke Afrika. Setelah proses dekolonisasi Afrika berlangsung pada abad ke-20, Ceuta dan Melilla tetap berada di bawah kekuasaan Spanyol.

Hasilnya adalah sebuah keunikan geopolitik: wilayah yang secara geografis berada di Afrika tetapi secara politik merupakan bagian dari negara Eropa dan perbatasan luar Uni Eropa. Bagi Cabré, keberadaan enklave tersebut juga memiliki nilai simbolis bagi Spanyol karena berkaitan dengan warisan kekaisaran negara itu.

Bagi Maroko, cerita tersebut berbeda. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1956, Rabat secara konsisten menuntut Ceuta dan Melilla, yang disebut Maroko sebagai Sebtah dan Melilah, serta sejumlah Plazas de Soberanía, dikembalikan. Maroko tidak mengakui kedaulatan Spanyol atas wilayah-wilayah tersebut.

Sejarawan dan peneliti Afrika Utara, Selim Balouati Lakhloufi, mengatakan keberadaan Ceuta dan Melilla sebagai wilayah Spanyol berkaitan dengan sejarah panjang yang mendahului terbentuknya negara Maroko modern. Klaim tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika politik antara kedua negara.

Samir Bennis, penasihat politik dan pakar kebijakan luar negeri Maroko, mengatakan sengketa Ceuta dan Melilla telah menjadi salah satu persoalan yang terus membayangi hubungan Madrid-Rabat sejak kemerdekaan Maroko. Menurut dia, Rabat pada awal 1960-an sebenarnya memiliki peluang membawa persoalan tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks dekolonisasi.

Namun, Maroko menghadapi sejumlah sengketa teritorial sekaligus dan memilih pendekatan bertahap. Di sisi lain, menurut Bennis, kesediaan Spanyol menyelesaikan sejumlah persoalan dengan Maroko secara bertahap turut membuat status Ceuta dan Melilla tetap bertahan.

Dalam perspektif hukum internasional, klaim Maroko terhadap Ceuta dan Melilla dinilai tidak terlalu kuat oleh sejumlah analis yang dikutip dalam bahan ini. Bennis menyebut klaim tersebut relatif lemah. Meski demikian, Maroko masih dapat menggunakan argumen historis, geografis, dan kemanusiaan untuk mempertanyakan posisi Spanyol.

Jamie Trinidad, peneliti dan direktur studi hukum di Wolfson College, University of Cambridge, bahkan menyebut klaim Maroko lebih tepat dipandang sebagai klaim politik ketimbang klaim hukum. Ia membandingkannya dengan klaim Spanyol terhadap Gibraltar, wilayah yang berada di bawah kedaulatan Inggris di sisi lain Selat Gibraltar.

Pada 1970-an, Maroko pernah meminta PBB memasukkan Ceuta dan Melilla serta wilayah terkait ke dalam daftar wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri yang diawasi Komite Khusus PBB tentang Dekolonisasi. Namun, menurut Trinidad, permintaan tersebut tidak diakomodasi PBB.

Sengketa kedaulatan tidak otomatis berarti warga kedua kota menginginkan perubahan status. Sekitar 84.000 orang tinggal di Ceuta dan sekitar 86.000 orang di Melilla. Ceuta memiliki masyarakat yang beragam, terdiri atas komunitas Kristen dan Muslim serta warga dengan latar belakang Spanyol dan Maroko. Pekerja lintas batas juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Melilla memiliki komposisi masyarakat yang juga beragam, termasuk warga Spanyol dan Maroko serta komunitas Yahudi dan Sindhi. Sementara itu, wilayah Plazas de Soberanía sebagian besar dihuni personel militer Spanyol. Menurut Lakhloufi, berbagai jajak pendapat menunjukkan mayoritas penduduk Ceuta dan Melilla ingin tetap menjadi bagian dari Spanyol.

Bahkan warga yang memiliki latar belakang Maroko, menurut dia, cenderung memilih mempertahankan kewarganegaraan Spanyol dan status sebagai warga Eropa. Salah satu alasannya adalah perbedaan tingkat kesejahteraan sosial antara kedua kota dan Maroko. Namun kedekatan dengan Maroko tidak hilang.

Ceuta dan Melilla tetap memiliki hubungan sejarah, budaya, serta ekonomi yang kuat dengan wilayah di seberang perbatasan. Aktivitas lintas batas menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Status Ceuta dan Melilla membuat persoalan migrasi menjadi sangat sensitif.

Kedua kota tersebut merupakan bagian dari wilayah Spanyol dan berada dalam kerangka Schengen dengan pengaturan khusus. Orang yang bepergian dari Ceuta atau Melilla menuju daratan Spanyol melalui laut atau udara harus menjalani pemeriksaan identitas. Operator feri dan maskapai juga diwajibkan memeriksa dokumen perjalanan.

Karena itu, ketika puluhan ribu migran mencoba memasuki Ceuta, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan perbatasan Spanyol. Gelombang tersebut menyentuh langsung perbatasan eksternal Uni Eropa.

Krisis itu bahkan memicu ketegangan sosial di Ceuta. Ratusan warga turun ke jalan untuk menentang rencana aksi anti-migran yang digelar kelompok sayap kanan. Aksi tersebut akhirnya dibatalkan.

Seorang warga Ceuta mengatakan masyarakat di kota itu terbiasa hidup berdampingan dengan latar belakang agama dan budaya berbeda. “Saya setengah Kristen, setengah Muslim, seperti banyak orang di Ceuta. Kami hidup berdamai bersama,” kata warga bernama Isabel.

Namun gelombang migrasi dalam jumlah besar membuat sebagian warga khawatir. Pertanyaan paling sulit adalah apakah status kedua kota tersebut suatu hari berubah. Sejumlah analis melihat kemungkinan itu, terutama setelah perubahan kebijakan Spanyol terhadap Maroko terkait Sahara Barat.

Pada Maret 2022, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan dukungan terhadap posisi Maroko mengenai Sahara Barat. Madrid menyebut proposal Maroko sebagai inisiatif yang serius, realistis, dan kredibel untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Perubahan tersebut membantu membuka babak baru dalam hubungan Spanyol-Maroko yang sebelumnya tegang. Cabré menilai keberadaan Ceuta dan Melilla pada akhirnya dapat menjadi persoalan yang kembali dinegosiasikan, terutama karena kedua wilayah tersebut merupakan peninggalan sejarah kolonial Eropa.

Namun Lakhloufi tidak melihat tanda bahwa Spanyol akan segera mengubah posisi kedaulatannya. Menurut dia, yang lebih mungkin berubah adalah cara Madrid mengelola hubungan dengan Rabat, terutama mengenai migrasi, pengamanan perbatasan, dan kerja sama keamanan.

Perubahan taktis, kata dia, tidak boleh dianggap sebagai tanda bahwa Spanyol akan menyerahkan kedaulatan atas Ceuta dan Melilla. Dengan demikian, masa depan kedua kota itu kemungkinan masih akan berada di antara dua realitas.

Di satu sisi, Spanyol mempertahankan Ceuta dan Melilla sebagai bagian dari wilayahnya. Di sisi lain, Maroko terus memandang kedua kota tersebut sebagai bagian dari wilayah yang belum kembali ke pangkuannya. Dan setiap kali migrasi melonjak di perbatasan, sengketa lama itu kembali muncul ke permukaan.

Ceuta dan Melilla bukan sekadar dua titik kecil di peta Afrika. Keduanya adalah jejak kekaisaran masa lalu yang masih berdiri di tengah Eropa modern—menjadi perbatasan Uni Eropa, rumah bagi puluhan ribu warga, sekaligus simbol sengketa yang belum menemukan akhir.***