Di Balik Teror di Puncak Bukit: Menelisik Faksi Radikal Pemukim Israel yang Mengubrak-abrik Tepi Barat

KLIKWARTAKU — Terik matahari menimpa lereng-lereng perbukitan batu di Tepi Barat. Di atas tanah berdebu itu, sekelompok anak muda berpenampilan khas—berambut jalinan panjang (payot), mengenakan kippah rajut besar, dan jumbai tzitzit menjuntai—mengarahkan kawanan domba melintasi kebun zaitun milik warga Palestina.

Dari kejauhan, aksi menggembala itu tampak lugu. Namun bagi warga lokal, keberadaan mereka adalah kabar duka: tanda bahwa tanah warisan leluhur mereka akan segera dirampas.

Mereka adalah bagian dari gerakan pemukim ilegal yang kian agresif mencengkeram Tepi Barat yang diduduki. Bukan sekadar individu yang mencari hunian murah, kelompok-kelompok ini didorong oleh doktrin keagamaan dan nasionalisme radikal. Misi mereka tunggal dan tanpa kompromi: menegakkan dominasi mutlak Yahudi atas tanah yang mereka sebut sebagai “Yudea dan Samaria”, sekaligus menggagalkan setiap celah politik menuju berdirinya negara Palestina.

Didukung oleh otoritas keagamaan, patron politik sayap kanan, hingga perlindungan militer, inilah pemetaan faksi-faksi utama yang memicu gelombang teror di Tepi Barat.

1. Pemuda Puncak Bukit (Hilltop Youth): Milisi Cilik Penguasa Bukit
Di barisan paling depan, berdiri Pemuda Puncak Bukit (Hilltop Youth). Mereka adalah jaringan terdesentralisasi yang sebagian besar dihuni remaja dan anak muda berusia 15 hingga 20 tahun. Sebagian dari mereka drop-out dari sekolah; sebagian lagi datang dari keluarga rabi terkemuka.

Akar keberadaan kelompok ini ditarik dari pidato berdarah-dingin mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, pada 16 November 1998. Kala menjabat Menteri Luar Negeri, Sharon menyerukan seruan provokatif untuk menggagalkan Perjanjian Wye River:

“Semua orang di sana harus bergerak, berlari, merebut lebih banyak bukit dan memperluas wilayah. Apa pun yang direbut akan berada di tangan kita, dan apa pun yang tidak kita rebut akan berada di tangan mereka,” cetus Sharon saat itu.

Strategi mereka sederhana namun mematikan: merebut puncak bukit, mendirikan tenda atau karavan di bawah lindungan moncong senapan tentara Israel, dan menciptakan fait accompli (situasi darurat yang dipaksakan hingga akhirnya dilegalkan pemerintah).

Metode teror mereka mencakup penyerangan fisik, pencabutan ribuan pohon zaitun, pembakaran rumah, hingga grafiti rasis bertuliskan “Matilah Orang Arab”. Organisasi hak asasi Peace Now mencatat, hingga akhir 2020 saja, kelompok ini telah berhasil memancangkan 170 pos pemukiman ilegal baru di Tepi Barat.

2. Jaringan Price Tag: Doktrin Balas Dendam yang Melubangi Kemanusiaan
Jika Pemuda Puncak Bukit adalah penggerak di lapangan, gerakan Price Tag (Label Harga) adalah mesin ideologi pembalasan. Muncul sejak 2008, jaringan rahasia ini meyakini bahwa setiap upaya pemerintah membatasi permukiman—atau setiap aksi perlawanan warga Palestina—harus dibayar mahal dengan darah dan harta warga Palestina.

Berbasis di sekolah agama (yeshiva) di permukiman radikal Yitzhar, selatan Nablus, para anggotanya berguru pada rabi-rabi garis keras seperti Yitzchak Ginsburgh dan Yitzhak Shapira. Kelompok inilah yang berada di balik deretan tragedi kemanusiaan paling membekas dalam sejarah pendudukan Tepi Barat:

• 2014: Penculikan dan pembakaran hidup-hidup remaja Palestina berusia 16 tahun, Mohammed Abu Khdeir, di Yerusalem.

• 2015: Serangan bom molotov di Desa Duma yang membakar bayi Ali Dawabsheh beserta kedua orang tuanya hingga tewas di dalam rumah mereka.

• 2018: Melempari mobil Aisha al-Rabi dengan batu hingga tewas di dekat pos pemeriksaan Za’atara.

3. Tim Penjaga Ben-Gvir: Ketika Pemukim Mengenakan Seragam Militer
Eskalasi memasuki babak baru pasca-meletusnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. Di bawah komando Menteri Keamanan Nasional garis keras, Itamar Ben-Gvir, pemerintah Israel membagikan ribuan senjata otomatis dan membentu formasi “Tim Penjaga” (Guard Teams).

Batas antara sipil dan militer pun runtuh. Lembaga Hak Asasi Manusia Israel, B’Tselem, dan Yesh Din melaporkan bahwa para pemukim kini berpatroli mengenakan seragam militer, membawa senapan serbu standar tentara, dan menggunakan kewenangan palsu untuk mengusir warga Palestina.

Kedok seragam ganda ini menciptakan celah hukum yang disengaja. Ketika terjadi penembakan atau perampasan ternak, otoritas Israel saling lempar tanggung jawab antara polisi sipil dan kejaksaan militer. Ujung-ujungnya? Kasus ditutup tanpa kejelasan.

Data Lembaga Yesh Din: 91% laporan pengaduan serangan pemukim ditutup Polisi Israel tanpa vonis bersalah. Hanya 7,4% pengaduan yang sampai ke tahap dakwaan. Hanya 1,8% kasus yang berakhir dengan hukuman bagi pelaku.

Penjarahan Massal Berkedok Hukum
Kehadiran faksi-faksi radikal ini bukan sekadar letupan kekerasan acak, melainkan bagian dari mesin besar perampasan tanah yang didukung penuh oleh negara. Menurut Komisi Kolonisasi dan Perlawanan Tembok Palestina, sepanjang paruh pertama tahun 2026 saja:

• Para pemukim telah mendirikan 42 pos pemukiman baru, termasuk di wilayah Area B yang secara hukum berada di bawah administrasi Otoritas Palestina.

• Pemerintah Israel menyetujui 113 rencana induk ekspansi yang menargetkan lebih dari 1.400 hektar (14.000 dunam) tanah Palestina.

• Terjadi 3.488 serangan pemukim, yang berujung pada pengusiran paksa 18 komunitas Baduy dari tanah kelahiran mereka.

Sejak rentang 2023 hingga 2026, tercatat lebih dari 12.000 serangan dilancarkan terhadap warga lokal, mengakhiri hidup setidaknya 82 warga sipil Palestina. Di tengah impunitas hukum dan gelontoran senjata dari otoritas, faksi-faksi pemukim ini terus bekerja saban hari: merayap dari satu puncak bukit ke puncak bukit lainnya, menghapus peta Palestina sedikit demi sedikit.***