Sebut Tambang Ditata Ulang, Negara Bidik Porsi Lebih Besar

 

KLIK WARTAKU – Di balik kekayaan tambang yang melimpah, pemerintah kini bergerak memastikan hasilnya lebih adil kembali ke negara dan rakyat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan langsung rencana penataan pertambangan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

“Sektor tambang ke depan harus memberi porsi lebih besar kepada negara,” tegas Bahlil.

Pemerintah akan menata ulang perizinan tambang, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

Skema pengelolaan akan mengadopsi pola di sektor migas seperti cost recovery dan gross split.

Tujuannya, agar kerja sama dengan swasta tetap berjalan, namun keuntungan negara lebih optimal.

Selama ini, pembagian hasil dinilai belum maksimal bagi kepentingan nasional.

Dengan penataan baru, negara diharapkan memperoleh porsi yang lebih besar dan berimbang.

Selain tambang, pemerintah juga menyoroti harga minyak mentah Indonesia (ICP) di tengah fluktuasi global.

Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor energi.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan strategi besar untuk menekan impor energi.

Salah satunya dengan mengkaji penggantian LPG menjadi Compressed Natural Gas (CNG).

Menurut Bahlil, penggunaan CNG bisa lebih murah hingga 30 persen dibanding LPG.

Hal ini karena sumber gas dan industrinya berasal dari dalam negeri.

“Biaya transportasi lebih rendah karena tidak perlu impor,” jelasnya.

Jika diterapkan luas, kebijakan ini berpotensi menghemat devisa hingga Rp130 triliun.

Selain itu, beban subsidi energi juga dapat ditekan secara signifikan.

Namun, penggunaan CNG masih dalam tahap uji coba.

Pemerintah tengah menguji keamanan tabung, mengingat tekanan CNG mencapai 250 bar.

Hasil uji coba tersebut diperkirakan akan keluar dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Di tengah dinamika global, pemerintah berupaya memastikan sumber daya alam memberi manfaat maksimal.

Tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. **