klikwartaku.com
Beranda Ekonomi DPD RI Soroti Transfer Daerah hingga Dana Desa, Pemerintah Siap Jadikan Masukan untuk RAPBN 2027

DPD RI Soroti Transfer Daerah hingga Dana Desa, Pemerintah Siap Jadikan Masukan untuk RAPBN 2027

KLIKWARTAKU – Pemerintah menyambut baik pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027. Masukan yang membawa perspektif dan aspirasi daerah tersebut akan menjadi bahan Pemerintah dalam melanjutkan pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pertimbangan DPD RI disampaikan pada momentum yang tepat karena pembahasan RAPBN 2027 antara Pemerintah dan DPR RI masih berlangsung.

“Pertimbangan-pertimbangan dari DPD ini diberikan pada waktu yang sangat tepat, karena kita memang sedang dalam jadwal membicarakan RAPBN 2027 dengan DPR RI. Pertimbangan tersebut menjadi bahan masukan yang mencerminkan aspirasi dari daerah,” ujar Suahasil seusai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (16/9/2026).

Dalam sidang tersebut, DPD RI menetapkan pertimbangan terhadap RUU APBN 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusionalnya. Pertimbangan itu disusun Komite IV DPD RI melalui pembahasan bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.

DPD RI juga melakukan penjaringan aspirasi dari berbagai daerah dalam proses penyusunan pertimbangan tersebut. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain kebijakan transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, dana desa, serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

Masukan tersebut menjadi perspektif tambahan dalam pembahasan kebijakan fiskal dan pengalokasian anggaran dalam RAPBN 2027. Pemerintah selanjutnya akan mempertimbangkan masukan tersebut dalam proses pembahasan anggaran bersama DPR RI.

Suahasil mengapresiasi proses penyampaian pertimbangan DPD RI sebagai bagian dari tata kelola ketatanegaraan. Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan perspektif daerah turut diperhatikan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih secara khusus atas nama Pemerintah bahwa kami diundang pada Sidang Paripurna kali ini. Ini adalah suatu tata bernegara yang baik, mendapatkan pertimbangan yang mencerminkan perspektif dari seluruh daerah,” kata Suahasil.

Bagikan:

Iklan