Percepat Pembangunan, Wagub Krisantus Terima 18 Rekomendasi DPRD Kalbar untuk Pemprov
KLIKWARTAKU – DPRD Kalimantan Barat menyampaikan 18 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut diterima Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (12/5).
Rekomendasi itu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperbaiki kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah pada tahun-tahun mendatang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalbar Aloysius dan dihadiri 42 anggota dewan dari total 64 anggota DPRD Provinsi Kalbar. Agenda utama rapat adalah penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Kalbar yang sebelumnya telah disampaikan pada 27 Maret 2026.
Baca Juga:
Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kalbar, Angeline Fremalco, membacakan sejumlah rekomendasi yang mencakup berbagai sektor strategis. Mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan layanan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan berkelanjutan, hingga perbaikan iklim investasi.
DPRD juga memberikan perhatian khusus pada penguatan infrastruktur ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso.
Selain itu, dewan mendorong percepatan penyelesaian persoalan batas wilayah antarkabupaten dan antarkecamatan, perbaikan jalan di berbagai daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga penguatan kinerja badan usaha milik daerah.
Baca Juga:
Beberapa rekomendasi lainnya meliputi peningkatan penyertaan modal dan penguatan saham Perseroda Bank Kalbar, perbaikan kinerja Jamkrida dan Perumda Aneka Usaha, pengelolaan sampah yang lebih efektif, serta percepatan operasional Pelabuhan Kijing dan Terminal Lintas Batas Negara (TLBN) Entikong.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kalbar yang telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.
“Kami mengapresiasi seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi dan masukan penting bagi pemerintah daerah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Krisantus.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Krisantus mengungkapkan bahwa Terminal Pelabuhan Kijing ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ini. Kehadiran pelabuhan internasional tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas perdagangan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Menurutnya, operasional Pelabuhan Kijing juga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui berbagai instrumen pendapatan yang dapat dioptimalkan pemerintah.
“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kalbar. Selain itu, Pajak Alat Berat dan Pajak BBM juga akan terus ditingkatkan agar pendapatan daerah semakin optimal dan inovatif,” katanya.
Baca Juga:
Krisantus berharap seluruh perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD sehingga menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia menegaskan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.**
Baca Juga:
Artikel Terkait
