Krisis Migran Ceuta Picu Tekanan ke Sanchez, Perpecahan Kebijakan Migrasi Uni Eropa Mencuat

KLIKWARTAKU — Krisis migran di Ceuta kembali membuka luka lama Uni Eropa. Puluhan ribu orang yang menyeberang menuju wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara memang telah meninggalkan kawasan itu, tetapi gelombang migrasi tersebut kini berubah menjadi pertarungan politik mengenai siapa yang bertanggung jawab menjaga perbatasan Eropa.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menjadi salah satu tokoh yang berada di tengah tekanan. Sejumlah pemimpin negara Uni Eropa mempertanyakan cara Madrid menangani penyeberangan massal tersebut ketika para menteri dalam negeri Uni Eropa menggelar pertemuan darurat untuk membahas situasi Ceuta.

Lebih dari 60.000 orang dilaporkan menyeberang ke wilayah tersebut pada Kamis dan Jumat. Arus manusia dalam jumlah besar itu memicu keadaan darurat kemanusiaan dan membuat pemerintah Spanyol mengerahkan tambahan personel militer serta kepolisian.

Sedikitnya 80 migran dilaporkan tewas menurut otoritas Spanyol dan Maroko. Sebagian korban tenggelam atau terinjak-injak ketika berusaha melewati penghalang pemecah gelombang. Namun hanya beberapa hari setelah kekacauan itu, Ceuta mulai kembali tenang.

Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska mengatakan pada Sabtu bahwa hampir seluruh migran yang masuk telah meninggalkan Ceuta dan kembali ke Maroko. Situasi di wilayah tersebut, kata dia, sebagian besar telah kembali normal.

Krisis Ceuta kemudian bergeser dari persoalan kemanusiaan menjadi perdebatan politik Eropa. Irlandia, yang saat ini memegang kepresidenan bergilir Dewan Uni Eropa, menggelar pertemuan video darurat para menteri dalam negeri. Sebanyak 22 dari 27 negara anggota sebelumnya menyerukan tindakan terkoordinasi dan penguatan perbatasan eksternal Uni Eropa.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menjadi salah satu pengkritik paling keras Sanchez. Roma bahkan mengumumkan rencana menerapkan kontrol sementara terhadap perbatasan udara dan laut dengan Spanyol. Pemerintah Italia sekaligus mempertanyakan bagaimana Madrid menangani gelombang migrasi tersebut.

Sanchez menolak kritik itu. Menurut dia, sikap Italia justru bertentangan dengan prinsip dasar Uni Eropa. “Posisi Italia bertentangan dengan hukum Eropa, hukum humaniter, dan prinsip-prinsip solidaritas yang mengikat kita bersama,” kata Sanchez.

Dalam unggahan di X, Sanchez juga membandingkan angka kedatangan migran di kedua negara. Sejak 2021, Italia disebut menerima sekitar 478.000 migran, sedangkan Spanyol mencatat sekitar 234.000 kedatangan. Bagi Sanchez, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan migrasi tidak dapat dibebankan kepada satu negara saja.

Ironisnya, ledakan migrasi di Ceuta terjadi ketika jumlah penyeberangan ilegal menuju Uni Eropa secara keseluruhan justru mengalami penurunan. Data badan perbatasan Uni Eropa, Frontex, menunjukkan penyeberangan ilegal pernah mencapai puncak sekitar 1,8 juta pada 2015.

Pada paruh pertama 2026, jumlah tersebut turun 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi sekitar 49.000 penyeberangan. Tetapi angka nasional tidak selalu menggambarkan tekanan yang dirasakan negara di garis depan. Ceuta menjadi contoh bagaimana satu titik perbatasan dapat berubah menjadi krisis besar dalam hitungan jam.

Wilayah kantong Spanyol yang dikelilingi Maroko itu merupakan salah satu pintu masuk paling sensitif ke wilayah Uni Eropa. Karena itu, setiap lonjakan migrasi dengan cepat menjadi isu keamanan, politik, sekaligus kemanusiaan.

Kelompok hak asasi manusia memperingatkan agar krisis Ceuta tidak dijadikan alasan untuk memperketat kebijakan migrasi tanpa mempertimbangkan hak pencari suaka.

Uni Eropa sebelumnya telah memperkenalkan aturan migrasi dan suaka yang lebih ketat. Aturan tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada negara anggota untuk menahan migran serta mengembalikan mereka ke negara yang dianggap aman atau fasilitas tertentu di luar wilayah Uni Eropa.

Organisasi hak asasi manusia menilai kebijakan itu berisiko membuat pencari suaka terjebak dalam pusat penahanan untuk waktu lama. Mereka juga menyoroti dugaan pengusiran paksa yang dilakukan tanpa proses hukum memadai di sejumlah perbatasan Eropa dan Afrika Utara.

Kelompok aktivis juga menuduh politisi sayap kanan memanfaatkan tragedi Ceuta untuk memperkuat narasi anti-imigrasi. Bagi kelompok tersebut, kematian puluhan orang dalam perjalanan menuju Eropa seharusnya tidak semata-mata diperlakukan sebagai persoalan keamanan perbatasan.

Pemerintah Sanchez membantah tudingan bahwa Madrid gagal menangani situasi. Pemerintah Spanyol mengatakan krisis dapat dikendalikan dalam waktu relatif singkat berkat koordinasi dengan Maroko, meskipun bantuan langsung dari negara-negara Eropa lainnya terbatas.

Madrid juga menyoroti putusan terbaru Mahkamah Agung Spanyol mengenai migran yang tiba melalui laut. Dalam putusan tersebut, migran tidak dapat begitu saja dikembalikan tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.

Pemerintah Spanyol menilai keputusan itu sengaja disalahartikan oleh jaringan penyelundupan manusia untuk mendorong lebih banyak orang mencoba menyeberang ke Ceuta. Maroko juga mengaku telah memperingatkan Spanyol mengenai potensi dampak putusan tersebut.

Seorang pejabat senior Maroko yang berbicara tanpa menyebut nama kepada AFP mengatakan Rabat telah menyampaikan kekhawatiran setelah diskusi mengenai putusan pengadilan menyebar di media sosial pada akhir Juli. “Kami membahas putusan ini dan dampaknya. Kami menjelaskan bahwa putusan ini akan menimbulkan masalah,” kata pejabat tersebut.

Menurut dia, persoalan Ceuta tidak dapat disederhanakan menjadi kegagalan aparat Maroko mengamankan perbatasan. Ia menolak anggapan bahwa pasukan keamanan harus menggunakan kekerasan untuk menghentikan setiap upaya penyeberangan.

“Terlalu menyederhanakan masalah jika mengatakan bahwa Maroko seharusnya menggunakan kekerasan untuk menghentikan mereka,” ujarnya.

Kini, sebagian besar migran telah meninggalkan Ceuta. Namun persoalan politik yang ditinggalkan justru belum selesai. Krisis tersebut kembali memperlihatkan garis patahan lama di Uni Eropa: negara-negara di garis depan menginginkan dukungan dan pembagian beban yang lebih besar, sementara sejumlah pemerintah lain mendorong pengamanan perbatasan yang lebih ketat.

Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia memperingatkan agar kebijakan pengendalian migrasi tidak mengorbankan hak pencari suaka. Bagi Sanchez, pertarungan berikutnya bukan lagi sekadar bagaimana mengamankan Ceuta, melainkan bagaimana meyakinkan Eropa bahwa solidaritas tidak boleh berhenti di garis perbatasan.

Gelombang migran mungkin telah surut dari Ceuta. Tetapi perdebatan tentang masa depan kebijakan migrasi Eropa justru kembali membesar.***