Ketimpangan Pengeluaran Kalbar Menurun, BPS Catat Perbaikan Pemerataan

 

KLIK WARTAKU — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat adanya perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk pada September 2025.

Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,308, turun 0,008 poin dibandingkan kondisi Maret 2025 yang berada di angka 0,316.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muh Saichudin, S.Si., M.Si., menjelaskan bahwa penurunan ini menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk Kalbar semakin merata dalam enam bulan terakhir.

“Dibandingkan Maret 2025, angka Gini Ratio Kalimantan Barat pada September 2025 mengalami sedikit penurunan. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk,” ujarnya.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, ketimpangan di daerah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Pada September 2025, Gini Ratio perkotaan tercatat sebesar 0,341, turun 0,007 poin dari Maret 2025 yang sebesar 0,348.

Sementara itu, Gini Ratio perdesaan tetap berada di angka 0,267, tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya.

Secara kategori, Gini Ratio Kalimantan Barat berada pada tingkat ketimpangan sedang, mengingat nilainya berada pada rentang 0,300 hingga 0,500.

Adapun wilayah dengan Gini Ratio di bawah 0,300 dikategorikan memiliki ketimpangan rendah, sedangkan di atas 0,500 termasuk ketimpangan tinggi.

Selain Gini Ratio, BPS juga menggunakan indikator Bank Dunia, yakni persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah, untuk mengukur ketimpangan.

Pada September 2025, persentase pengeluaran kelompok ini di Kalimantan Barat tercatat sebesar 22,01 persen, meningkat 0,62 poin persentase dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 21,39 persen.

Jika dirinci, di daerah perkotaan persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 20,52 persen, sedangkan di daerah perdesaan lebih tinggi, yakni 23,69 persen.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, capaian tersebut menempatkan Kalimantan Barat, baik perkotaan maupun perdesaan, dalam kategori ketimpangan rendah, karena berada di atas ambang 17 persen.

Muh Saichudin menambahkan, data ketimpangan ini dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap Maret dan September di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Mulai periode Maret 2023, penghitungan juga telah mengakomodasi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat, sehingga pada September 2025 mencakup 38 provinsi.

Secara nasional, Gini Ratio Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 0,363. Dibandingkan angka nasional tersebut, Kalimantan Barat berada di bawah rata-rata nasional.

Adapun provinsi dengan Gini Ratio tertinggi tercatat di Papua Selatan sebesar 0,426, sementara yang terendah berada di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,214.

Dengan tren penurunan ketimpangan ini, BPS menilai pemerataan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat menunjukkan arah yang semakin membaik, meski tantangan ketimpangan di wilayah perkotaan masih perlu menjadi perhatian ke depan. **