Kemenkum Kalbar Mantapkan Strategi Pembinaan Hukum Usai Raih Predikat Sangat Baik dari BPHN

KLIKWARTAKU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembinaan hukum di daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat beserta jajaran dalam Rapat Peningkatan Kinerja Kegiatan Pembinaan Hukum di Wilayah Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Zoom Meeting. Selasa (4/8).

Rapat yang diikuti seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja pembinaan hukum selama Semester I Tahun 2026 sekaligus menyusun strategi percepatan pelaksanaan program pada Semester II. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BPHN, Mohamad Aliamsyah, dan dilanjutkan dengan pemaparan hasil evaluasi oleh Kepala BPHN, Min Usihen, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam evaluasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat berhasil meraih nilai rata-rata 96,31 persen dengan predikat “Sangat Baik”. Capaian tersebut diperoleh dari keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembinaan hukum, meliputi analisis dan evaluasi peraturan daerah, layanan bantuan hukum, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pembinaan Pos Bantuan Hukum. Selain itu, Kalimantan Barat juga tercatat sebagai Kanwil Tipe B dengan beban kerja pembinaan mencapai 2.193.

Baca Juga:

Desak Audit KSOP dan Pelindo Pontianak, Herman Hofi Soroti Pengawasan dan PNBP

BPHN juga memberikan sejumlah arahan strategis untuk Semester II Tahun 2026, di antaranya penguatan monitoring dan evaluasi, percepatan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, optimalisasi pembinaan Organisasi Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum, peningkatan kapasitas Analis Hukum serta Penyuluh Hukum, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan JDIH.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh jajaran dalam menghadirkan layanan pembinaan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

“Predikat Sangat Baik yang diraih Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan hukum di daerah. Kami akan menindaklanjuti seluruh arahan Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, optimalisasi layanan bantuan hukum, pengelolaan JDIH, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar manfaat layanan hukum semakin dirasakan masyarakat,” ujar Jonny.

Baca Juga:

Kemenkum Kalbar Bahas Penguatan Pengawasan Indikasi Geografis untuk Lindungi Produk Unggulan Daerah

Lebih lanjut, Jonny menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem hukum yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui evaluasi berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor, Kanwil Kemenkum Kalbar optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pembinaan hukum pada Semester II Tahun 2026 sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kalimantan Barat.