IKBM Pontianak Jadikan Gen Z Agent of Change, Ubah Sitgma Negatif Madura yang Identik dengan ‘Celurit’
KLIKWARTAKU – Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kota Pontianak menggelar dioalog tentang KUHP dan toleransi bertema ‘Gen Z dan Perempuan Peduli Hukum dan Toleransi’. Dialog ini sengaja diadakan untuk menjadikan Gen Z sebagai agent of change untuk mengubah stigma negatif masyarakat Madura yang identik dengan ‘celurit’.
“Inisiasi dari kegiatan ini karena kami dari IKBM melakukan refleksi bahwa selama ini kan masyarakat Madura itu kan identik dengan masyarakat yang arogan, masyarakat yang identik dengan celurit, julid dengan tetangga. Nah, kita pengin perlahan-lahan mengubah stigma itu bahwa masyarakat Madura itu tidak loh seperti yang dulu,” ungkap Ketua Panita Dialog KUHP dan Toleransi, Hasan Basri, saat ditemui di salah satu coffee shop di Pontianak pada Senin (9/2/2026).
Hasan berharap dialog ini dijadikan refleksi agar masyarakat luar tahu bahwa sekarang Madura sudah tidak lagi identik dengan kekerasan.
“Dengan refleksi itu kita buat kegiatan ini dengan harapan untuk eksternal di luar masyarakat Madura bahwa mereka bisa memahami perlahan-lahan bahwa masyarakat Madura ini tidak lagi identik dengan kekerasan, arogansi khususnya kalangan perempuan dan Gen Z itu tadi. Mereka lah yang nanti akan menjadi agent of change dari virus-virus yang positif ini,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua IKBM Kota Pontianak yang juga Anggota DPRD Kota Pontianak, Berdi, memgimbau kepada pemuda-pemuda Madura melek hukum agar tak dirugikan.
“Agar semua melek hukum, masyarakat khususnya Kota Pontianak karena kita nih berbuat dulu baru kita nih tahu sakitnya terlibat di hukum. Saya pikir kawan-kawan khususnya pemuda khususnya Gen Z jadi harus sering-sering lah melek hukum agar tidak dirugikan,” pesan Berdi.
Dialog yang dihadiri puluhan Gen Z untuk mendengarkan pemaparan materi dari Keynote Speaker, Saturidin yang dikenal sebagai Ketua MABM dan Ketua DPRD Kota Pontianak. Abdul Rahman sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM IKBM Pontianak sekaligus Praktisi Hukum Peradi serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Pontianak, Niyah Nurniyati.






