“Bukan Perdamaian, Bukan Perang”: Strategi Pragmatis Ali Khamenei Menghadapi Barat

KLIKWARTAKU — Di balik citranya sebagai pemimpin ideologis yang keras, Ali Khamenei dikenal para pengamat sebagai seorang pragmatis. Bagi Khamenei, perlawanan terhadap Barat—terutama Amerika Serikat—tidak selalu ditempuh lewat konfrontasi terbuka. Strateginya dirumuskan dalam satu prinsip: bukan perdamaian, bukan pula perang.

Pendekatan itu terlihat jelas pada 2015, ketika Iran terhimpit sanksi internasional akibat program nuklirnya. Tekanan ekonomi menggerus stabilitas domestik dan legitimasi negara. Dalam situasi itu, Khamenei memberi lampu hijau kepada Presiden Hassan Rouhani untuk bernegosiasi dengan Barat, yang berujung pada penandatanganan Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA.

Kesepakatan tersebut mengekang program nuklir Teheran sebagai imbalan pencabutan sanksi. “Itu momen pragmatisme,” kata Vali Nasr, pakar Iran. Menurut dia, Khamenei lebih memilih kebijakan tanpa perdamaian maupun perang dengan Amerika Serikat—melawan, tetapi tetap membuka ruang negosiasi jika diperlukan.

Namun jalan kompromi itu terputus pada 2018, ketika Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan kembali memberlakukan sanksi keras. Sejak itu, Khamenei mengunci pintu dialog dengan Washington dan mendukung pelanggaran bertahap kesepakatan nuklir. Iran meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen, meski tetap bersikeras programnya bersifat sipil dan mengacu pada fatwa Khamenei yang melarang senjata nuklir.

Tekanan Ekonomi dan Gejolak Sosial

Sanksi Barat yang berkepanjangan memicu krisis ekonomi dan inflasi tinggi. Pada 2019, kenaikan harga bensin memicu protes nasional. Menurut Amnesty International, lebih dari 100 orang tewas dalam penindakan aparat. Khamenei menyebut para demonstran sebagai “preman” dan menuding musuh asing berada di balik kerusuhan.

Situasi itu membuka jalan bagi kemenangan Ebrahim Raisi dalam pemilihan presiden dengan tingkat partisipasi terendah dalam sejarah Republik Islam. Dengan sekutu dekat di kursi presiden, Khamenei menggencarkan konsep “ekonomi perlawanan” dan mengalihkan orientasi ekonomi ke Timur—langkah yang dinilai minim hasil nyata.

Tantangan besar kembali muncul pada 2022 setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral. Protes nasional meluas, menewaskan lebih dari 500 orang menurut Amnesty. Lagi-lagi, Khamenei membingkai krisis itu sebagai ancaman keamanan nasional dan menyalahkan intervensi asing.

Poros Perlawanan dan Perang Regional

Bagi Khamenei, mempertahankan kedaulatan Iran juga berarti membangun pertahanan di luar perbatasan. Dari situlah lahir strategi “poros perlawanan”—jaringan sekutu regional yang mencakup Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, serta kelompok bersenjata di Irak dan Suriah.

Arsitek utamanya adalah Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC, yang tewas dalam serangan Amerika Serikat pada 2020. Jaringan ini mulai tergerus setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 70.000 orang.

Serangan Israel terhadap Hizbullah dan runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah pada Desember 2024 semakin melemahkan posisi Iran. Momentum itu dimanfaatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang selama puluhan tahun mendorong serangan terhadap Iran.

Pada 13 Juni 2025, Israel—dengan sepengetahuan Washington—melancarkan serangan besar ke Iran. Iran membalas dengan rentetan rudal ke Tel Aviv, memicu perang hampir dua pekan yang berpuncak pada pengeboman fasilitas nuklir Iran oleh Amerika Serikat.

Netanyahu mengancam akan membunuh Khamenei. Trump bahkan menuntut “penyerahan tanpa syarat”. Khamenei menolak. “Bangsa Iran tidak akan menyerah,” katanya.

Persimpangan Jalan Iran

Efek persatuan nasional pascaperang tak bertahan lama. Sanksi kembali menghantam ekonomi. Pada akhir Desember, runtuhnya nilai mata uang memicu gelombang protes baru. Otoritas Iran mengklaim lebih dari 3.000 orang tewas, sementara kelompok HAM memperkirakan korban melampaui 7.000.

Iran kini berada di persimpangan. Opsi kompromi untuk meringankan sanksi berhadapan dengan risiko gejolak lanjutan jika ekonomi terus terpuruk. Putaran negosiasi baru dengan Amerika Serikat pun kembali buntu.

Di tengah kebuntuan itu, Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militer terbesarnya di kawasan sejak invasi Irak 2003. Pada 28 Februari, Trump mengumumkan dimulainya “operasi tempur besar-besaran” di Iran dan secara terbuka menyiratkan agenda perubahan rezim.

Bagi Khamenei, strategi “bukan perdamaian maupun perang” yang selama puluhan tahun menopang kekuasaannya kini menghadapi ujian paling menentukan dalam sejarah Republik Islam Iran.***