Pemerintah dan DPR Komitmen Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter

KLIKWARTAKU – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, memimpin pertemuan bersama pemerintah dan otoritas fiskal serta moneter untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026, dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohammad Haekal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dasco mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan mempererat koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal, dan otoritas moneter dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta memperkuat upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

1.304 Sentra KI Terbentuk, DJKI Siapkan Pembinaan untuk Perkuat Ekosistem Kekayaan Intelektual

“Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi sekaligus melakukan koordinasi bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Dasco, forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah penguatan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Baca Juga:

Kemenkes Ubah Sistem Akreditasi Faskes Mulai 2027

Ia menilai harmonisasi kebijakan perlu terus dijaga di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, termasuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta upaya menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi.

Melalui koordinasi tersebut, DPR berharap kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat kepercayaan pelaku usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Baca Juga:

Menhaj: Tantangan Haji 2027 Lebih Berat