Partai Politik India yang Kantornya Terkunci tapi Menerima Ratusan Miliar Rupiah

KLIKWARTAKU — Sebuah apartemen di Anand, Gujarat, nyaris tak menunjukkan tanda bahwa tempat itu menjadi kantor partai politik. Tak ada papan nama, poster kampanye, atau aktivitas politik yang terlihat. Namun, di dalam dokumen keuangan, partai bernama Satyawadi Rakshak Party tercatat menerima dana dalam jumlah fantastis.

Pada tahun keuangan yang berakhir Maret 2024, partai tersebut melaporkan menerima lebih dari 3,3 miliar rupee India. Nilainya sekitar Rp608,8 miliar berdasarkan kurs 16 September 2026. Beberapa bulan kemudian, ketika India menggelar pemilu nasional 2024, partai itu hanya mengajukan satu kandidat. Kandidat tersebut gagal mempertahankan uang jaminan pencalonannya.

Catatan keuangannya menyebut sekitar 84,8 juta rupee atau Rp15,6 miliar digunakan untuk kampanye pemilu. Sementara lebih dari 3,16 miliar rupee atau sekitar Rp582,5 miliar dicatat sebagai pengeluaran untuk “kesejahteraan masyarakat”.

Swati Ben Patel, presiden partai yang tinggal di kompleks yang sama dengan alamat kantor terdaftar, mengatakan uang tersebut digunakan untuk kegiatan amal. Namun, ia mengakui partainya tidak memiliki catatan rinci mengenai penggunaannya.

Kisah itu menjadi pintu masuk investigasi media internasional terkemuka terhadap kelompok yang kurang dikenal dalam politik India: Registered Unrecognised Political Parties (RUPP).

RUPP merupakan partai yang telah terdaftar secara hukum, tetapi belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai partai tingkat negara bagian atau nasional. Komisi Pemilihan India mencatat ribuan partai berada dalam kategori tersebut. Pada Agustus 2025, misalnya, terdapat 2.854 RUPP sebelum 334 partai dicoret karena dinilai tidak memenuhi ketentuan.

Media menelusuri enam RUPP yang melaporkan menerima salah satu jumlah donasi terbesar pada tahun keuangan 2023-2024. Keenam partai itu secara keseluruhan melaporkan menerima sekitar 17 miliar rupee, setara sekitar Rp3,13 triliun. Namun dalam pemilu nasional India 2024, keenamnya hanya mengajukan 15 kandidat. Tidak ada yang memperoleh hasil yang mendekati kemenangan.

Kontras antara aktivitas elektoral yang terbatas dan besarnya dana yang tercatat itu menarik perhatian otoritas pajak India. Dokumen internal Departemen Pajak Penghasilan yang ditinjau menunjukkan penyelidikan mengenai dugaan penyalahgunaan RUPP telah berlangsung setidaknya sejak 2022.

Dokumen tersebut mengidentifikasi sekitar 55,91 miliar rupee atau Rp10,32 triliun dalam dugaan donasi politik fiktif yang berkaitan dengan wajib pajak yang ingin memperoleh keuntungan pajak. Dokumen yang sama juga mencatat transaksi luar negeri sekitar 6,65 miliar rupee atau Rp1,23 triliun, serta kemungkinan pelanggaran aturan pajak, pendanaan asing dan hukum pemilu.

Namun, tidak ditemukan bukti bahwa enam partai yang diteliti melakukan pelanggaran keuangan. Keenam partai itu juga tidak disebut secara terbuka oleh otoritas dalam penyelidikan yang lebih luas tersebut.

Salah satu kasus yang disorot adalah Aam Janmat Party. Partai yang didirikan di Patna pada 2020 itu pada dua tahun pertama melaporkan tidak menerima sumbangan individual di atas 20.000 rupee, atau sekitar Rp3,7 juta. Angka tersebut merupakan ambang batas yang membuat identitas donor harus dilaporkan kepada Komisi Pemilihan.

Kemudian jumlah uang yang masuk melonjak. Aam Janmat Party melaporkan menerima 2,16 miliar rupee atau sekitar Rp398,5 miliar pada 2022-2023. Setahun kemudian, jumlahnya hampir tiga kali lipat menjadi lebih dari 6,2 miliar rupee atau sekitar Rp1,14 triliun.

Sebagai pembanding, partai oposisi utama India, Indian National Congress, dilaporkan menerima sekitar 2,8 miliar rupee atau Rp516,6 miliar pada periode tersebut. Meski demikian, Aam Janmat hanya mengajukan satu kandidat dalam pemilu nasional 2024. Kandidat tersebut memperoleh porsi suara yang sangat kecil dan kehilangan uang jaminan pencalonannya.

Media kemudian menelusuri Anamika Paswan, presiden pendiri partai itu. Paswan mengatakan telah mengundurkan diri pada 2022 dan kemudian menjadi wakil presiden BJP di Bihar.

Ketika wartawan meminta dokumen mengenai pengunduran dirinya, suaminya menunjukkan surat yang disebut sebagai surat pengunduran diri serta dokumen yang menyatakan kantor partai telah berpindah ratusan kilometer ke Ahmedabad, Gujarat. Tetapi kantor yang terdaftar di alamat tersebut dalam keadaan tertutup.

Bendahara partai, Dharmendra Vaishnav, mengatakan melalui telepon bahwa Aam Janmat telah menghentikan operasional. Ia juga mengaku tidak mengetahui kondisi keuangan partai dan mengarahkan pertanyaan kepada presidennya, Gaurav Mishra.

Mishra tidak merespons sejumlah panggilan dan pesan. Meski kantor partai disebut telah berhenti beroperasi, rekening bank yang tercatat atas nama partai masih dapat menerima uang. Media internasional bahkan melakukan transfer donasi dalam jumlah kecil dan transaksi tersebut berhasil.

Garib Kalyan Party mencatat menerima sekitar 1,38 miliar rupee atau Rp254,6 miliar pada 2023-2024. Tetapi partai tersebut hanya mengajukan tiga kandidat dalam pemilu nasional 2024. Kantor terdaftarnya juga ditemukan dalam kondisi tertutup.

Di kediaman presiden partai, Neeraj Kumar Kshatriya, ibu Kshatriya mengatakan dirinya hanya mengetahui sedikit tentang aktivitas partai. Ia mengingat adanya petugas Departemen Pajak Penghasilan yang pernah melakukan penggeledahan di rumah keluarganya, meski tidak mengetahui alasannya.

Investigasi media mencatat tiga dari enam partai yang diteliti mengatakan mereka atau pejabatnya pernah berhadapan dengan Departemen Pajak Penghasilan. Satu partai lainnya dikaitkan dengan penggeledahan di rumah keluarga seorang pejabat. Dua partai lainnya membantah pernah menghadapi tindakan semacam itu.

Otoritas pajak di Bihar, Gujarat dan Delhi, serta Central Board of Direct Taxes, tidak menjawab pertanyaan Media mengenai apakah enam partai tersebut pernah diperiksa atau digeledah. Peneliti keuangan politik melihat pola tersebut sebagai persoalan yang perlu diperiksa lebih jauh.

Shelly Mahajan dari Association for Democratic Reforms, organisasi pemantau pemilu India, mengatakan besarnya dana yang diterima sejumlah partai menjadi perhatian karena aktivitas elektoral mereka relatif terbatas.

Salah satu persoalannya adalah sulitnya mengikuti perjalanan uang tersebut. Pejabat pajak mengatakan dana dapat bergerak melalui jaringan wajib pajak, partai politik dan perantara. Pola tersebut dapat membuat asal-usul dan tujuan akhir uang menjadi lebih sulit dilacak.

Investigasi media tidak menemukan bukti bahwa donasi kepada enam partai yang diteliti kemudian dikembalikan kepada donor melalui skema tertentu. Namun, wartawan menemukan dua orang yang tercatat sebagai donor New India United Party mengaku mendapatkan manfaat pajak dari sumbangan mereka.

Salah satunya mengatakan menyumbang 500.000 rupee, atau sekitar Rp92,2 juta. Orang lainnya mengatakan memberikan uang setelah mendapat saran seorang teman. Ia mengaku melakukan sumbangan tersebut sebagai cara menghemat pajak dan mencantumkannya dalam laporan pajaknya.

Tiga pejabat pajak di Ahmedabad, Delhi dan Patna mengatakan kepada BBC, dengan syarat anonim, bahwa akuntan dan perantara lain dapat menghubungkan wajib pajak yang ingin mendapatkan pengurangan pajak dengan partai yang bersedia menerima donasi.

Kasus lain muncul pada Swatantrata Abhivyakti Party. Partai tersebut melaporkan menerima 2,19 miliar rupee atau sekitar Rp404,0 miliar pada 2023-2024. Presidennya, Surender Tiwari, mengatakan dirinya tidak mengendalikan uang partai. Menurut dia, keuangan ditangani akuntan dan dirinya hanya menerima dana kampanye.

Tiwari mengatakan akuntan tersebut juga memperlihatkan video aktivitas kampanye kepada klien yang ingin mendapatkan keringanan pajak melalui sumbangan politik. Partai itu kemudian menerima surat dari Departemen Pajak Penghasilan pada Juli.

Tiwari menuding akuntannya, Mayur Singh, membuatnya tidak mengetahui kondisi keuangan partai. Singh membantah melakukan kesalahan. Ia mengatakan tugasnya terbatas pada penyusunan laporan audit yang wajib diserahkan partai kepada Komisi Pemilihan. Namun, Singh mengakui bekerja untuk beberapa partai yang diperiksa media.

Persoalan RUPP bukan hanya soal uang. Komisi Pemilihan India juga mulai menertibkan partai yang tidak aktif. Pada Juni 2025, komisi memulai proses untuk mencoret 345 RUPP yang tidak mengikuti satu pun pemilu selama enam tahun dan kantor mereka tidak dapat ditemukan secara fisik.

Dua bulan kemudian, 334 RUPP resmi dicoret. Komisi menyatakan partai-partai tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan untuk tetap berada dalam daftar dan kehilangan sejumlah manfaat yang berkaitan dengan aturan partai politik dan perpajakan.

Komisi juga sebelumnya pernah mencoret sejumlah RUPP yang alamatnya tidak dapat diverifikasi. Dalam keputusan 2022, misalnya, 86 partai dihapus dari daftar setelah dinilai tidak dapat ditemukan di alamat yang didaftarkan.

Tetapi penertiban administratif belum menjawab pertanyaan terbesar: siapa yang sebenarnya mengendalikan partai-partai tersebut, dari mana uang mereka berasal, dan untuk apa dana itu digunakan.

Di atas kertas, mereka adalah partai politik. Di lapangan, sebagian kantor mereka terkunci. Dan dalam laporan keuangan, sejumlah di antaranya justru mencatat aliran dana hingga ratusan miliar bahkan lebih dari satu triliun rupiah.***