Musrenbang RKPD Kalbar 2027: Kendati Anggaran Terbatas, Gubernur Kalbar Kejar Transformasi Besar Pembangunan 2027

KLIK WARTAKU – Di tengah jurang kebutuhan anggaran yang menganga, harapan jutaan warga Kalbar tetap digantungkan pada arah pembangunan yang tepat dan berani.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pembangunan 2027 akan difokuskan pada transformasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah itu mencakup penguatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, pemerataan layanan dasar, konektivitas wilayah, hingga tata kelola pemerintahan yang responsif.

“Pembangunan tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi, kualitas SDM, layanan dasar, konektivitas, dan tata kelola,” ujarnya saat Musrenbang RKPD Kalbar 2027 di Pontianak, Selasa (24/4).

Ia menyebut 2027 sebagai fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029.

Karena itu, perencanaan harus realistis, terukur, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Optimisme itu didukung capaian ekonomi Kalbar 2025 yang tumbuh 5,39 persen, melampaui nasional 5,11 persen.

Angka kemiskinan juga ditekan menjadi 6,16 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 8,47 persen.

Namun, tantangan besar muncul dari sisi pembiayaan.

Kebutuhan pembangunan 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, sementara kapasitas fiskal hanya sekitar Rp5,59 triliun.

Artinya, pembangunan tak bisa lagi bergantung pada APBD semata.

Norsan menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, hingga masyarakat untuk menutup kesenjangan pembiayaan.

Kebijakan 2027 akan difokuskan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan.

Selain itu, penguatan konektivitas menjadi prioritas untuk membuka akses ekonomi baru.

Sejumlah proyek strategis pun didorong, mulai dari Jembatan Kapuas III, Pontianak Outer Ring Road, hingga Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing.

Pengembangan PLBN, bandara, serta peningkatan jalan dan jembatan juga masuk dalam agenda prioritas.

“Proyek ini menjadi pengungkit pertumbuhan dan daya saing daerah,” tegasnya.

Norsan menekankan, pembangunan harus terasa langsung oleh masyarakat.

Mulai dari akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang lebih baik, hingga terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah kabupaten dan kota juga didorong berinovasi di tengah keterbatasan fiskal.

Langkah itu termasuk optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan bagi hasil pajak.

Dalam forum tersebut, Pemprov Kalbar juga meluncurkan inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).

Program ini menjadi upaya konkret meningkatkan kualitas SDM hingga ke pelosok desa.

Hingga 2025, tercatat 1.045 desa mandiri, 529 desa maju, dan 472 desa berkembang di Kalbar.

Pembangunan desa diharapkan menjadi kunci pemerataan layanan dan penguatan ekonomi lokal.

Norsan menutup dengan harapan besar agar Musrenbang menghasilkan keputusan nyata yang berpihak pada rakyat.

“Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, Kalbar optimistis menjadi lebih maju, kompetitif, dan sejahtera,” pungkasnya. **