Hakim AS Perintahkan Pemerintahan Trump Kembali Danai Penuh Program Bantuan Pangan SNAP

KLIKWARTAKU — Seorang hakim federal Amerika Serikat memerintahkan pemerintahan Donald Trump untuk mendanai penuh program bantuan pangan nasional SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) setelah menilai pemerintah sengaja menahan bantuan tersebut “demi kepentingan politik.”

Hakim John McConnell dari negara bagian Rhode Island menegaskan dalam putusannya bahwa tanpa pencairan dana, lebih dari 16 juta anak berisiko langsung mengalami kelaparan. “Ini seharusnya tidak pernah terjadi di Amerika,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Kamis 6 November 2025.

SNAP: Penopang Hidup 42 Juta Warga Amerika

Program SNAP, yang lebih dikenal sebagai food stamps, membantu sekitar 42 juta warga AS atau setara 1 dari 8 penduduk untuk membeli kebutuhan pokok.

Namun, selama penutupan pemerintahan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah AS, pemerintahan Trump sempat berencana menghentikan seluruh pendanaan program tersebut mulai awal bulan ini.

Sebelumnya, pengadilan telah memerintahkan agar pemerintah tetap menyalurkan setidaknya 65% dari total dana, namun putusan terbaru memperluas kewajiban menjadi pembayaran penuh.

McConnell, yang merupakan hakim yang diangkat oleh mantan Presiden Barack Obama, menyebut penundaan pencairan dana sebagai tindakan yang “tidak manusiawi dan melanggar hukum.”

“Pemerintah tahu bahwa penundaan pembayaran SNAP akan menimbulkan penderitaan besar bagi mereka yang menggantungkan hidup pada bantuan ini,” ujarnya.

Trump dan Vance Saling Menyalahkan, Putusan Akan Diajukan Banding

Gedung Putih menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Trump sendiri, saat makan malam bersama pemimpin Asia Tengah di Gedung Putih, menyalahkan Partai Demokrat atas terjadinya penutupan pemerintahan.

“Program ini dimaksudkan untuk orang-orang yang benar-benar kesulitan. Tapi sekarang terlalu banyak yang menyalahgunakannya,” kata Trump.

“Ini bukan untuk orang yang hanya berkata, ‘Saya tidak mau bekerja’,” tambahnya.

Wakil Presiden JD Vance, yang duduk di sebelah Trump, turut menuding hakim McConnell karena dianggap “terlalu ikut campur dalam kebijakan eksekutif.”

“Rakyat Amerika akan mulai merasakan dampak nyata dari penutupan ini, baik di sektor pangan maupun transportasi,” ujar Vance.

Organisasi Sipil Sambut Putusan sebagai Kemenangan Rakyat

Kelompok advokasi Democracy Forward, yang mengajukan gugatan, menyebut keputusan hakim sebagai “kemenangan besar bagi rakyat Amerika.”

“Pengadilan sudah jelas — pemerintahan Trump-Vance harus berhenti mempermainkan kehidupan jutaan orang dengan menunda bantuan pangan yang menjadi hak mereka,” ujar Presiden Democracy Forward, Skye Perryman.

Krisis Bantuan di Tengah Penutupan Pemerintahan

Sejak 1 Oktober, pemerintahan federal AS tidak memiliki dana operasional akibat kebuntuan politik antara Gedung Putih dan Kongres. Departemen Pertanian AS (USDA) sebelumnya menyatakan tidak dapat lagi menyalurkan dana bantuan pangan penuh mulai 1 November karena “dana darurat telah habis.”

Program SNAP sendiri memerlukan sekitar $8 miliar atau sekitar Rp128 triliun per bulan, sementara dana darurat yang tersisa hanya $5,25 miliar (£4 miliar). Rata-rata keluarga beranggotakan empat orang menerima bantuan sekitar $715 setara dengan Rp11,44 juta per bulan, atau kurang dari $6 per orang per hari.

Akibat ketidakpastian ini, pemerintah daerah dan organisasi amal di berbagai negara bagian telah membuka dapur umum dan bank makanan untuk membantu keluarga penerima manfaat SNAP bertahan hidup.

Bahkan, resep masakan hemat biaya kini tengah viral di media sosial, sebagai upaya masyarakat mengakali keterbatasan bahan pangan di tengah krisis.

Putusan hakim McConnell kini menjadi titik balik penting dalam konflik politik antara pemerintah pusat dan pengadilan terkait kebijakan bantuan sosial di Amerika. Namun bagi jutaan warga miskin, keputusan ini berarti satu hal sederhana: makanan kembali tersedia di meja mereka.***