Beranda Nasional DPR Dukung Perluasan SIMBARA untuk Optimalkan PNBP Sektor Minerba

DPR Dukung Perluasan SIMBARA untuk Optimalkan PNBP Sektor Minerba

Oleh Faisal Rizal - 26 November 2025, 13:34

KLIKWARTAKU – Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan mendorong perluasan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) sebagai strategi untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perluasan tersebut mencakup lima komoditas, yakni batubara, timah, nikel, bauksit, dan tembaga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menyatakan dukungannya terhadap optimalisasi SIMBARA guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan wajib bayar di sektor minerba.

“Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan integrasi SIMBARA pada lima komoditas tersebut, apa saja kendalanya, dan seberapa besar dampaknya terhadap realisasi PNBP,” kata Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR dengan DJA.

DJA mencatat realisasi PNBP 2025 sebesar Rp402,4 triliun atau 78,3 persen dari target APBN. Dari jumlah tersebut, PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara menyumbang Rp89,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, menjelaskan SIMBARA berperan menutup celah penyalahgunaan bukti pembayaran PNBP.

“Sebelum ada SIMBARA, satu bukti pembayaran bisa digunakan dua sampai tiga kali. Dengan sistem ini, terutama untuk data ekspor, penyalahgunaan tersebut tidak bisa lagi terjadi,” jelas Luky.

Dalam rapat yang sama, Puteri juga menyoroti kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Ia meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merumuskan solusi komprehensif dari hulu hingga hilir agar kebijakan tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

“Di hulu, penertiban harus diperkuat, termasuk mengantisipasi modus penggeseran HS Code melalui pencampuran barang baru dengan pakaian bekas serta meningkatkan pengawasan di perbatasan dan kawasan berikat,” ujarnya.

Sementara di sisi hilir, Puteri menilai pemerintah perlu menyiapkan dukungan bagi masyarakat terdampak, seperti akses kredit berbunga rendah, fasilitasi alih profesi, diversifikasi usaha, hingga integrasi ke program pemberdayaan pemerintah.