Puan Minta Pemerintah Antisipasi Kemarau Panjang dan Krisis Air
KLIKWARTAKU – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada 2026. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan dampak kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” kata Puan
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa mengalami krisis air bersih, yakni Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Lebih dari 1.600 warga terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air bersih.
Baca Juga:
Menurut Puan, pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan bantuan air bersih, tetapi juga perlu membangun solusi jangka panjang untuk daerah rawan kekeringan. Ia mencontohkan pengembangan sistem pemanenan air hujan dan pembangunan sumur resapan sebagai langkah mitigasi yang perlu diperkuat.
Puan juga meminta pemerintah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya menghadapi musim kemarau, termasuk kepada petani yang rentan terdampak kekurangan pasokan air. Ia mendorong pemerintah daerah dan kelompok tani menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan krisis air, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
Baca Juga:
Selain berdampak pada ketersediaan air, kemarau panjang juga berpotensi memicu peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, Puan meminta pemerintah menjadikan data dan prediksi BMKG sebagai dasar penyusunan langkah antisipatif di berbagai sektor.
“Data BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi sektoral, tetapi harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial, dan lingkungan,” ujarnya.
Puan menilai keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah merespons saat krisis terjadi, tetapi juga dari efektivitas langkah pencegahan yang dilakukan sebelum dampaknya meluas.
Baca Juga:
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penanganan risiko kekeringan dan karhutla dapat berjalan lebih terintegrasi. Selain itu, pemerintah daerah diminta sigap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang,” katanya.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
