Bengal Barat Deportasi Ribuan Muslim Bangladesh, Ketegangan Agama di India Memanas

KLIKWARTAKU — Pemerintah negara bagian Bengal Barat di India mulai mendeportasi ribuan migran Muslim asal Bangladesh dalam operasi besar-besaran yang disebut sebagai kebijakan “deteksi, penghapusan, dan deportasi” terhadap pendatang tanpa dokumen.

Kebijakan yang dijalankan pemerintahan baru Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi itu memicu kekhawatiran meningkatnya diskriminasi agama terhadap komunitas Muslim di India.

Ratusan migran Bangladesh kini dibawa ke wilayah perbatasan dan sebagian lainnya ditempatkan di pusat-pusat penahanan yang dibangun pemerintah negara bagian. Di pos pemeriksaan Hakimpur, distrik North 24 Parganas, Bengal Barat, puluhan keluarga migran terlihat menunggu di tengah cuaca panas ekstrem sebelum dipindahkan ke pusat penahanan.

Salah satunya adalah Raisul Islam, 38 tahun, yang datang dari distrik Satkhira, Bangladesh, bersama istrinya Rebeka Khatun dan dua anak mereka. “Kami datang ke India dua tahun lalu untuk pengobatan istri saya, lalu memutuskan menetap karena upah kerja di sini lebih baik,” kata Raisul.

Ia mengaku membayar sekitar US$ 250 atau sekitar Rp4,1 juta (kurs Rp16.500 per dolar AS) kepada calo untuk menyeberang ke India secara ilegal bersama keluarganya. Di Kolkata, pasangan itu bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar US$ 10 per hari atau setara Rp165 ribu.

Namun situasi berubah setelah Ketua Menteri Bengal Barat Suvendu Adhikari memerintahkan deportasi migran Bangladesh tanpa dokumen, khususnya yang beragama Islam. Pemerintah negara bagian juga mengumumkan pembangunan pusat-pusat penahanan di seluruh distrik Bengal Barat untuk menampung migran sebelum dideportasi ke Bangladesh.

Menurut Adhikari, sejauh ini sekitar 4.800 warga Bangladesh telah dideportasi, sementara 836 lainnya masih berada di pusat penahanan. “Pusat penahanan sudah dibangun di semua distrik negara bagian,” ujar Adhikari kepada wartawan di Kolkata.

Pemerintah BJP disebut hanya menargetkan migran Muslim Bangladesh, sementara migran Hindu dan agama lain mendapat pengecualian melalui kebijakan kewarganegaraan kontroversial India. Kebijakan itu memicu ketakutan di kalangan Muslim India bahwa mereka juga berpotensi dituduh sebagai imigran ilegal.

Sebelumnya pada 2025, sejumlah Muslim India di negara bagian Assam dilaporkan secara paksa dikirim ke Bangladesh meski berstatus warga negara India. Bangladesh kemudian memulangkan mereka sehingga sempat terlantar di wilayah perbatasan tanpa kejelasan hukum. Gelombang deportasi terbaru juga memicu ketegangan diplomatik antara India dan Bangladesh.

Penasihat Urusan Luar Negeri Bangladesh, Shama Obaid, mengatakan Dhaka telah mengirimkan 12 hingga 13 surat diplomatik kepada New Delhi terkait persoalan deportasi tersebut. “Ada mekanisme bilateral yang harus dipatuhi dalam memverifikasi kewarganegaraan para migran,” ujarnya dalam konferensi pers di Dhaka.

Pasukan Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) juga mengklaim telah menggagalkan sedikitnya 18 upaya aparat India mendorong migran secara ilegal melintasi perbatasan sejak awal Juni. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri India menyatakan deportasi dilakukan sesuai hukum terhadap warga asing yang tinggal secara ilegal di India.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal mengatakan pemerintah India telah menyerahkan data lebih dari 2.800 warga Bangladesh kepada Dhaka untuk diverifikasi kewarganegaraannya. Kelompok hak asasi manusia mengecam tindakan India tersebut.

Direktur Asia Human Rights Watch, Elaine Pearson, menyebut deportasi tanpa proses hukum sebagai tindakan ilegal dan tidak manusiawi. “Bahkan migran tanpa dokumen tetap harus mendapat pendampingan hukum agar tidak ada warga India yang salah dideportasi,” katanya.

Aktivis HAM India, Teesta Setalvad, juga menuduh pemerintah melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Bangladesh. “Orang-orang ditangkap secara acak dan ditempatkan di pusat penahanan seolah-olah mereka komoditas,” ujarnya.

Bengal Barat sendiri merupakan negara bagian dengan populasi hampir 100 juta jiwa, sekitar 27 persen di antaranya beragama Islam. Selama bertahun-tahun, BJP dikenal gencar mengampanyekan penolakan terhadap migran Muslim Bangladesh dan Rohingya.

Menteri Dalam Negeri India Amit Shah bahkan pernah menyebut migran Bangladesh sebagai “rayap” dalam kampanye politik di Assam. Di tengah meningkatnya operasi deportasi, banyak keluarga migran kini memilih menyerahkan diri karena takut mengalami kekerasan dan intimidasi.

“Kami hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak kami,” kata Raisul Islam sambil menahan tangis sebelum dibawa aparat menuju pusat penahanan. “Kami tidak punya niat buruk. Tapi pengejaran dan penghinaan membuat kami pulang dengan kenangan pahit,” ujarnya.***