Aktivis Nelayan Kholid akan Sampaikan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat PIK 2
KLIKWARTAKU – Aktivis nelayan Kholid Miqdar menyambut baik rencana silaturahim Tim Tabayyun Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 ke kediaman pribadinya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 1 Februari 2026.
Kunjungan silaturahim tersebut akan dipimpin oleh Ketua Tim Tabayyun MUI tentang PSN PIK 2 yang juga Ketua MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi), KH Masduki Baidlowi.
Kholid mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut ia akan menyampaikan sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan PSN PIK 2. Salah satu isu utama yang akan disampaikan kepada MUI adalah persoalan kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap wilayah pesisir serta masyarakat nelayan.
Baca Juga:
“PIK 2 ada persoalan bencana alam juga. Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan ke MUI, terutama terkait apa penyebab banjir. Kalau bicara air, pasti larinya ke hilir. Pertanyaannya, ada persoalan apa di wilayah hilir?” kata Kholid.
Sebagai lembaga keumatan, Kholid menilai MUI memiliki peran penting dalam menyikapi persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan umat. Menurutnya, umat Islam patut bersandar kepada para ulama, sementara ulama memiliki kewajiban moral untuk turut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan.
Ia menjelaskan bahwa berbagai bencana, termasuk banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah, tidak terjadi tanpa sebab. Menurutnya, salah satu penyebab bencana adalah kebijakan pembangunan yang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan.
Baca Juga:
“Ketika persoalan umat di Indonesia marak terkait banjir, MUI harus hadir. Itu sudah benar dan menjadi kewajiban lembaga MUI untuk serius dan peduli kepada umat. Insya Allah, ada juga teman-teman aktivis lain yang konsisten memperjuangkan isu PSN PIK 2 yang akan menerima silaturahim MUI,” ujarnya.
Kholid berharap aspirasi yang disampaikan kepada MUI nantinya dapat diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Menurutnya, para pengambil kebijakan di tingkat pusat kerap tidak mengetahui secara detail kondisi yang terjadi di lapangan.
“Mudah-mudahan MUI bisa menyampaikan persoalan ini ke tingkat pusat, termasuk kepada Presiden dan para menteri, karena sering kali mereka melihat persoalan dari balik meja dan tidak mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” katanya.
Baca Juga:
Ia juga berharap kehadiran MUI dapat menjadi wadah penampung aspirasi warga terdampak sekaligus menjembatani penyampaian persoalan tersebut kepada pemerintah agar dapat dicarikan solusi yang tepat.
“Agar bangsa ini tidak terus-menerus diterpa bencana akibat kebijakan yang tidak menggunakan akal sehat dan merusak lingkungan. Dampaknya bukan hanya kepada manusia, tetapi juga seluruh makhluk di muka bumi,” pungkas Kholid.
Baca Juga:
Artikel Terkait
