Tekanan Global Menguji Rupiah, Yield SUN Perlu Diberi Ruang
Kondisi tersebut menuntut Indonesia menyiapkan strategi berlapis menghadapi periode harga modal global yang lebih mahal. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai menjaga rupiah tidak cukup hanya mengandalkan perubahan BI Rate.
Menurut Fakhrul, persoalan utama bukan semata arah kebijakan The Fed, melainkan potensi perubahan clearing price of capital global yang dapat berlangsung lebih lama. Jika suku bunga global kembali meningkat, tekanan terhadap negara berkembang dapat muncul melalui penguatan dolar AS sekaligus penyesuaian harga berbagai instrumen modal.
“Higher-for-longer berarti bunga tidak turun. Yang perlu mulai kita antisipasi sekarang adalah kemungkinan bunga global justru harus naik lagi. Kalau itu terjadi, tekanan terhadap emerging markets akan datang bukan hanya melalui dolar, tetapi juga melalui repricing seluruh harga modal global,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Senin 14 September 2026.
Fakhrul mengatakan BI Rate tetap penting sebagai jangkar kebijakan moneter. Namun, tekanan terhadap rupiah, likuiditas domestik, arus modal, dan inflasi akibat kenaikan harga minyak memiliki sumber persoalan berbeda sehingga tidak seluruhnya dapat diatasi dengan instrumen suku bunga.
“BI Rate tetap merupakan jangkar moneter. Tetapi persoalan rupiah, likuiditas domestik, capital flow dan inflasi akibat minyak tidak seluruhnya mempunyai penyakit yang sama. Karena itu obatnya juga tidak harus satu,” katanya.
Salah satu instrumen yang dapat menyerap tekanan global adalah pasar Surat Utang Negara (SUN). Ketika yield US Treasury meningkat, yield SUN dinilai perlu diberi ruang untuk melakukan price discovery agar daya tarik aset Indonesia tetap terjaga.
Trimegah memperkirakan yield SUN tenor 10 tahun dapat bergerak menuju kisaran 7,3-7,5 persen apabila diperlukan untuk mencapai market-clearing yield.
“Kenaikan yield SUN menuju 7,3-7,5 persen tidak harus dilihat sebagai kegagalan menjaga pasar. Justru yield yang menemukan clearing price dapat menjadi salah satu guardrail bagi rupiah karena membantu mempertahankan daya tarik aset Indonesia ketika yield global naik,” ujar Fakhrul.
Menurut dia, mempertahankan yield domestik terlalu rendah ketika risk-free rate global meningkat justru berpotensi mengurangi minat investor asing terhadap aset Indonesia. Karena itu, sebagian penyesuaian lebih baik terjadi melalui pasar obligasi daripada seluruh tekanan diserap nilai tukar.
“Kalau yield tidak diperbolehkan melakukan adjustment, tekanan akhirnya dapat berpindah ke rupiah. Saya lebih memilih sebagian adjustment terjadi secara sehat melalui bond market daripada seluruh shock harus diserap oleh currency,” katanya.
Fakhrul sebelumnya memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar US$11 miliar capital inflow untuk membantu menjaga stabilitas neraca pembayaran dan rupiah. Dalam persaingan memperoleh modal global yang semakin ketat, daya tarik aset berdenominasi rupiah menjadi semakin penting.
Meski menghadapi tekanan dari harga minyak, yield US Treasury, dan sikap The Fed yang lebih hawkish, Fakhrul menilai pelemahan rupiah masih dapat dijaga. Ia memperkirakan rupiah berpotensi melemah hingga sekitar Rp17.800 per dolar AS.
“Saya lihat potensi pelemahan rupiah hanya sampai ke 17.800,” ujarnya.
Fakhrul menilai Indonesia kini memiliki perangkat kebijakan yang lebih beragam dibandingkan periode tekanan eksternal sebelumnya. Bank Indonesia (BI) tidak hanya memiliki BI Rate, tetapi juga instrumen intervensi pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pengelolaan likuiditas, instrumen pasar uang dan valas, serta Local Currency Transaction (LCT).
“Saya tidak melihat kondisi sekarang sebagai alasan untuk menjadi terlalu bearish terhadap rupiah. Tekanan memang ada, tetapi pelemahannya dari level saat ini seharusnya relatif terbatas apabila policy reaction function kita tepat,” katanya.
Menurut Fakhrul, setiap tekanan perlu diserap oleh instrumen yang sesuai dengan sumbernya. Kenaikan yield global, misalnya, dapat direspons melalui penyesuaian yield SUN, sedangkan volatilitas berlebihan di pasar valas dapat diredam melalui intervensi BI.
Adapun kebutuhan dolar AS yang bersifat struktural perlu diatasi melalui penguatan LCT, ekspor, investasi langsung, dan sumber pembiayaan eksternal lainnya.
“Kita jangan meminta BI Rate menyelesaikan semuanya,” tegasnya.
Fakhrul juga mendorong percepatan pengembangan LCT sebagai bagian dari strategi menghadapi fragmentasi ekonomi global. Menurut dia, LCT tidak cukup hanya mengejar peningkatan nilai transaksi, tetapi perlu berkembang menjadi ekosistem likuiditas dan pembiayaan.
Indonesia telah memperluas LCT dengan Singapura untuk transaksi berjalan, investasi langsung, dan pembayaran lintas negara dalam rupiah dan dolar Singapura. BI juga memperkuat mekanisme renminbi melalui Renminbi Clearing Bank.
Tahap berikutnya, kata Fakhrul, perlu mencakup likuiditas, lindung nilai, pembiayaan perdagangan, hingga pembiayaan investasi.
“LCT generasi pertama berbicara mengenai settlement. LCT berikutnya harus berbicara mengenai liquidity, hedging, trade finance dan investment financing,” ujarnya.
Ia menegaskan, LCT bukan ditujukan untuk menggantikan dolar AS, melainkan mengurangi ketergantungan Indonesia pada satu sumber likuiditas eksternal.
“Saya tidak melihat LCT sebagai de-dollarization. Saya melihatnya sebagai monetary redundancy. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, Indonesia tidak seharusnya hanya mempunyai satu jalan untuk memperoleh likuiditas eksternal,” katanya.
Karena itu, Indonesia perlu memperdalam pasar IDR/CNY, IDR/JPY, IDR/SGD, dan IDR/MYR yang didukung direct quotation, penyedia likuiditas, swap, forward, serta fasilitas pembiayaan perdagangan.
Keberhasilan LCT, menurut Fakhrul, juga tidak cukup diukur dari nilai transaksi. Indikatornya antara lain porsi transaksi yang tidak lagi membutuhkan dolar AS, bid-ask spread, biaya lindung nilai, serta volume perdagangan dan investasi yang dapat dibiayai langsung menggunakan mata uang mitra.
Pertahanan rupiah, lanjut Fakhrul, tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sektor moneter. Kenaikan harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar untuk impor energi, sementara tingginya yield global membuat biaya modal eksternal semakin mahal.
Karena itu, pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang sekaligus mengurangi kebutuhan valuta asing dan meningkatkan pasokannya.
“BI dapat membeli waktu dan meredam volatilitas. Tetapi pemerintah yang pada akhirnya harus memperbaiki struktur kebutuhan dan pasokan valuta asing Indonesia,” ujarnya.
Kebijakan energi seperti B50, peningkatan kapasitas produksi domestik, penguatan ekspor, percepatan investasi langsung asing (FDI), serta kebijakan yang menurunkan risiko berusaha dinilai semakin penting.
Indonesia juga perlu memperluas sumber pembiayaan eksternal bagi perusahaan domestik, termasuk melalui perbankan asing dari Jepang, China, Korea, dan Singapura.
“Kita perlu bergerak dari ketergantungan pada portfolio inflow menuju struktur capital flow yang lebih berimbang antara portfolio, FDI dan private-sector financing,” kata Fakhrul.
Menurut dia, respons terhadap perubahan kondisi global harus dibangun dalam beberapa lapisan. BI Rate tetap menjadi jangkar moneter, intervensi valas menjaga rupiah dari pergerakan yang tidak teratur, sedangkan SUN diberi ruang menemukan harga. Pada saat yang sama, LCT dapat mengurangi konsentrasi kebutuhan dolar dan pemerintah memperbaiki fundamental neraca pembayaran melalui investasi, ekspor, serta penguatan kapasitas domestik.
“Indonesia tidak mungkin menginginkan pada saat bersamaan suku bunga semakin murah, yield obligasi tetap rendah, rupiah terus menguat dan capital inflow tetap besar ketika harga modal global sedang naik. Salah satu harga harus melakukan adjustment,” ujarnya.
Fakhrul menegaskan, koordinasi kebijakan tidak berarti mengurangi independensi BI. Setiap institusi perlu menggunakan instrumen yang paling sesuai dengan sumber tekanan.
“Yang perlu kita jaga bukan seluruh harga, tetapi sistemnya. Biarkan bond market menemukan harga, guardrail rupiah dari volatilitas berlebihan, diversifikasi sumber likuiditas eksternal melalui LCT, dan gunakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki fundamental neraca pembayaran,” katanya.
Ia menilai sikap hawkish The Fed menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak dapat menentukan harga uang dunia. Namun, Indonesia masih memiliki ruang untuk membangun sistem keuangan eksternal yang lebih tahan terhadap perubahan global.
“Fed yang hawkish adalah pengingat bahwa Indonesia tidak dapat menentukan harga uang dunia. Yang dapat kita lakukan adalah membangun sistem yang membuat setiap perubahan harga uang dunia tidak otomatis menjadi tekanan besar terhadap rupiah,” tutup Fakhrul.***

















