Jonny Pesta Simamora Ikuti Benchmarking Kebijakan, Pelajari Penguatan KDMP di Bali
KLIKWARTAKU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, mengikuti kegiatan Benchmarking Kebijakan di Provinsi Bali sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan dipimpin Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA dan diikuti 44 peserta PKN Tingkat I Angkatan LXVIII. Para peserta diterima Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali serta perwakilan koperasi yang menjadi lokus benchmarking.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembelajaran mengenai peran pemimpin dalam mengambil kebijakan strategis, khususnya dalam merespons kebijakan nasional dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Salah satu praktik yang dibahas adalah percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Bali.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa pembentukan KDMP dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan anggaran awal untuk pembentukan koperasi dan kebutuhan pembiayaan jasa notaris. Kondisi tersebut direspons melalui sinergi pemerintah daerah dengan para notaris untuk mempercepat proses pendirian koperasi.
Penguatan KDMP juga dilakukan melalui optimalisasi aset pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan tanah milik pemerintah untuk mendukung pembangunan sarana koperasi. Pemerintah Provinsi Bali turut memberikan dukungan bagi usaha mikro dan kecil melalui fasilitas penjaminan kredit sebagai upaya memperluas akses permodalan masyarakat.
Benchmarking kemudian dilanjutkan ke KDMP Desa Tegal Harum. Desa tersebut menjadi salah satu proyek percontohan pengembangan KDMP di Bali dan telah memperoleh pinjaman dana bergulir dari Dana Abadi Koperasi Kementerian Koperasi.
Baca Juga:
Dalam pengelolaannya, KDMP Desa Tegal Harum bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebelumnya telah menjalankan sejumlah kegiatan usaha, seperti pengelolaan pasar, parkir, dan lingkungan. Pembagian segmen usaha dilakukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih sekaligus memastikan kedua badan usaha dapat saling melengkapi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Pengalaman Desa Tegal Harum juga menunjukkan bahwa pengembangan KDMP perlu menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah. Keterbatasan lahan dan pasokan sejumlah kebutuhan pokok, seperti LPG 3 kilogram dan minyak goreng, menjadi tantangan yang membutuhkan strategi pengelolaan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Melalui kegiatan benchmarking tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora memperoleh pembelajaran mengenai praktik kebijakan, penguatan kelembagaan, serta strategi pengelolaan KDMP yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan program di daerah.
Baca Juga:
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan strategis peserta PKN Tingkat I, dengan menempatkan pengalaman pemerintah daerah dan praktik pengelolaan koperasi sebagai bahan pembelajaran dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang adaptif dan berdampak bagi masyarakat.
Artikel Terkait
