klikwartaku.com
Beranda Nasional Ribuan Desa Masih Tertinggal, Kemendes Dorong Penguatan BUMDes dan Desa Ekspor

Ribuan Desa Masih Tertinggal, Kemendes Dorong Penguatan BUMDes dan Desa Ekspor

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto

KLIKWARTAKU – Pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan desa. Hingga kini, masih terdapat ribuan desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, serta ribuan desa lainnya yang belum terjangkau jaringan listrik.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan saat ini terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Selain itu, sebanyak 5.758 desa belum mendapatkan akses jaringan listrik PLN.

“Saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal, serta 5.758 desa yang belum terakses jaringan listrik PLN,” kata Yandri dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu 10 Juni 2026.

Menurut Yandri, desa-desa tertinggal tersebut tersebar di 30 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih mencapai 10,72 persen.

Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Kementerian Desa dan PDT menerapkan pendekatan Octahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, sektor swasta, badan usaha milik negara (BUMN), lembaga negara, hingga mitra internasional.

“Kami menyadari menyelesaikan persoalan desa tidak cukup hanya mengandalkan APBN. Harus menggandeng kalangan lain karena harus mengurus 75.266 desa di Indonesia,” ujarnya.

Meski masih menghadapi sejumlah kendala, perkembangan ekonomi desa menunjukkan tren positif. Saat ini terdapat 47.077 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebagian besar bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan ketahanan pangan.

Keberadaan BUMDes juga semakin berperan dalam mendukung program prioritas pemerintah. Sebanyak 833 BUMDes telah menjadi penyalur bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 33 BUMDes lainnya berperan sebagai pengelola SPPG.

Selain itu, Kemendes PDT terus mendorong pengembangan Desa Ekspor sebagai strategi memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Hingga saat ini, tercatat 339 desa telah melakukan ekspor ke 59 negara tujuan.

“Desa sudah bisa langsung ekspor ke luar negeri. Sudah ada 339 Desa Ekspor dengan 59 negara tujuan ekspor,” kata Yandri.

Data Kemendes PDT menunjukkan kualitas pembangunan desa terus meningkat. Jumlah desa mandiri pada 2025 bertambah 4,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, jumlah desa mandiri tercatat sebanyak 17.203 desa.

Sementara itu, jumlah desa maju meningkat menjadi 23.579 desa. Kenaikan tersebut diikuti penurunan jumlah desa berkembang yang kini tersisa 21.813 desa.

Untuk menjaga percepatan pembangunan desa dan pengentasan daerah tertinggal, Kemendes PDT mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp5,51 triliun pada 2027. Namun, pagu indikatif yang diterima baru mencapai sekitar Rp1,78 triliun sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp3,72 triliun.

Komisi V DPR RI menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan alokasi anggaran Kemendes PDT dalam RAPBN 2027. Dukungan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, pembangunan desa, percepatan pengentasan daerah tertinggal, serta penguatan ekonomi desa melalui revitalisasi BUMDes.

Peningkatan dukungan anggaran diharapkan dapat mempercepat transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Bagikan:

Iklan