AS Longgarkan Sanksi Minyak Rusia, Eropa Khawatir Perang Ukraina Semakin Panjang

KLIKWARTAKU — Keputusan Amerika Serikat untuk melonggarkan sebagian sanksi terhadap penjualan minyak Rusia memicu kritik dari sejumlah pemimpin Eropa yang khawatir langkah itu justru memperpanjang perang di Ukraina.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan tidak ada alasan yang dapat membenarkan kebijakan tersebut. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut keputusan itu sebagai langkah yang keliru. Sementara Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa menilai kebijakan tersebut sangat mengkhawatirkan.

Kritik itu muncul karena Rusia sudah diuntungkan oleh kenaikan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah. Para pemimpin Eropa khawatir pelonggaran sanksi akan semakin memperbesar pemasukan negara tersebut.

Potensi Tambahan Pendapatan Rusia

Rusia telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat dan Eropa sejak melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya juga menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak dan gas Rusia, termasuk konsumen besar seperti India.

Namun ketegangan global yang meningkat akibat perang antara AS dan Israel melawan Iran, serta serangan balasan Iran terhadap sekutu di kawasan Teluk, mengguncang pasar energi dunia. Situasi itu mendorong Washington melonggarkan sebagian sanksi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan penangguhan sementara sanksi terhadap minyak Rusia yang sudah berada di kapal tanker di laut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan keputusan tersebut berpotensi memberikan tambahan pemasukan sekitar US$10 miliar bagi Rusia, atau sekitar Rp160 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS). “Ini jelas tidak membantu perdamaian,” kata Zelensky dalam konferensi pers di Paris.

Dampak terhadap Perang Ukraina

Menurut Zelensky, tambahan pemasukan dari minyak akan membantu Rusia mengurangi tekanan terhadap ekonomi perang mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Rusia bahkan harus menjual cadangan emas dan menaikkan pajak konsumsi untuk menambah pendapatan negara.

Dengan tambahan dana dari ekspor minyak, Rusia berpotensi meningkatkan pembelian senjata dan memperkuat pasukan di garis depan. Bagi para pemimpin Eropa, kebijakan ini datang pada saat yang sensitif. Ukraina baru saja melewati musim dingin yang berat dan mulai merebut kembali sebagian wilayah dari Rusia, sekaligus melancarkan serangan jauh ke wilayah Rusia.

Sementara itu, Rusia tengah menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan merekrut tentara baru untuk menggantikan sekitar 1.000 korban—tewas maupun luka—yang dilaporkan terjadi hampir setiap hari dalam konflik tersebut.

Ketegangan Politik dan Ekonomi

Di sisi lain, Ukraina juga menghadapi tekanan finansial karena dana bantuan dari Uni Eropa senilai €90 miliar—sekitar Rp1.530 triliun (asumsi kurs Rp17.000 per euro)—tertunda akibat perselisihan dengan Hungaria.

Brussels juga mendesak Kyiv memperbaiki jaringan pipa minyak yang rusak akibat serangan Rusia pada Januari lalu. Pipa tersebut sebelumnya menyalurkan minyak Rusia ke Hungaria dan beberapa negara lain di Eropa.

Sejumlah diplomat Eropa khawatir pelonggaran sanksi oleh Washington yang awalnya bersifat sementara dapat berubah menjadi kebijakan permanen.

Juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan sekutu Barat seharusnya tetap mempertahankan tekanan terhadap Rusia. “Cara terbaik menghentikan Rusia mendukung aktor bermusuhan adalah dengan mempertahankan tekanan kolektif dan mengakhiri perang di Ukraina,” ujarnya.

Namun untuk saat ini, tekanan tersebut tidak lagi sepenuhnya kolektif—dan Moskow tampaknya mulai memetik keuntungan dari perubahan kebijakan tersebut.***