Pemerintah Sebut Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat di Tengah Geopolitik

KLIK WARTAKU – Ketidakpastian global yang meningkat, termasuk konflik geopolitik, dinilai belum menggoyahkan fondasi ekonomi Indonesia.

Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dikelola secara prudent dan fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tangguh.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, serta defisit fiskal berada di bawah batas yang ditetapkan undang-undang.

“Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujarnya dalam Rapimnas PB Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) di Jakarta, Rabu (5/3).

Terkait konflik geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, Juda mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal.

Menurutnya, fiskal Indonesia masih mampu mengantisipasi kenaikan harga minyak hingga USD 80–90 per barel dengan defisit yang tetap terjaga di bawah 3 persen.

Di tengah berbagai risiko global, kinerja ekonomi domestik tetap menunjukkan stabilitas. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5,11 persen, dengan pertumbuhan pada triwulan IV mencapai sekitar 5,39 persen.

Sementara itu, defisit fiskal juga tetap terkendali di kisaran 2,92 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal 3 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Dari sisi utang, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur undang-undang.

Menurut Juda, kondisi ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain dengan peringkat kredit setara.

Ia menambahkan, kondisi fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045.

Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran USD 5.000, sementara standar negara maju berada di atas USD 13.000 per kapita per tahun.

Menurut Juda, momentum bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga sekitar 2035–2040 harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Kalau kita melewatkan periode ini, kita berisiko menjadi negara yang tua sebelum kaya,” kata Juda.

Untuk menghindari jebakan negara berpendapatan menengah, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan hingga 8 persen.

Dalam mendukung agenda pembangunan tersebut, pemerintah juga merancang APBN 2026 yang diarahkan pada penguatan pembangunan jangka panjang.

Belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.847 triliun, dengan penerimaan sekitar Rp3.153 triliun, sehingga defisit tetap dijaga di kisaran 2,68 persen dari PDB.

Menutup paparannya, Juda optimistis ekonomi pada triwulan I-2026 dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan capaian akhir tahun lalu.

Momentum Ramadan dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) diperkirakan menjadi pendorong aktivitas konsumsi domestik dengan baseline pertumbuhan sekitar 5,5 persen. **