Dewan Pendidikan Kalbar Dorong Pemerintah Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer
KLIKWARTAKU – Anggota Dewan Pendidikan Kalimantan Barat, Yudi Darma meminta pemerintah untuk selesaikan terlebih dahulu pengangkatan guru honerer baru pekerja SPPG. Menurutnya, masih sangat banyak guru honorer yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, dengan gaji jauh di bawah standar kelayakan.
“Sebagai pemerhati pendidikan, saya memahami bahwa rencana pemerintah menjadikan pekerja dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai PPPK berangkat dari niat baik: memastikan keberlanjutan layanan, profesionalisme, dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Prinsip keberpihakan pada kelompok rentan tentu patut diapresiasi. Namun, perlu diletakkan dalam kerangka prioritas nasional. Secara kebijakan, penyelesaian status dan kesejahteraan guru honorer seharusnya menjadi prioritas utama dalam skema PPPK, sebelum memperluasnya ke sektor pendukung lainnya,” ungkap Yudi yang saat ini juga menjabat sebagai Dekan FMIPA dan Teknologi UPGRI Pontianak ini.
Yudi bilang, pendapatnya ini bukan untuk mempertentangkan profesi, tetapi untuk menjaga asas keadilan kebijakan dan konsistensi arah pembangunan SDM.
Baca Juga:
Idealnya, pemerintah:
1) Menuntaskan roadmap penyelesaian guru honorer secara menyeluruh dan transparan, baik melalui PPPK penuh maupun skema afirmatif lain yang berkelanjutan.
2) Memisahkan jalur kebijakan antara tenaga inti layanan pendidikan (guru dan tenaga kependidikan) dengan tenaga pendukung program sosial, agar tidak terjadi persepsi ketimpangan prioritas.
Baca Juga:
3) Memperkuat desain MBG tanpa harus serta-merta mengikatnya pada skema PPPK, misalnya melalui kemitraan, BUMDes, koperasi, atau skema ketenagakerjaan yang tetap memberikan perlindungan layak.
“Kebijakan yang baik bukan hanya soal niat, tetapi soal urutan, keadilan, dan dampak jangka panjang. Pendidikan membutuhkan pesan moral yang kuat: bahwa negara hadir terlebih dahulu untuk mereka yang telah lama mengabdi mencerdaskan bangsa, meski dalam keterbatasan. Saya percaya pemerintah mampu menyempurnakan kebijakan ini dengan bijak, berpihak, dan tetap menjaga kepercayaan publik—khususnya para pendidik yang selama ini setia berdiri di garda terdepan pendidikan Indonesia,” tambahnya.
Baca Juga:
Artikel Terkait
