Trump Minta Museum Smithsonian Pasang Peringatan Sejarah “Tidak Akurat”, Polemik Baru soal Narasi Amerika
KLIKWARTAKU — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu perdebatan mengenai sejarah dan budaya nasional. Kali ini, ia memerintahkan pemasangan papan peringatan di depan Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian sebagai penanda bahwa sejumlah pameran dinilai menyajikan sejarah Amerika Serikat secara “tidak akurat”.
Perintah tersebut tertuang dalam kebijakan eksekutif bertajuk Restoring Trust in the Smithsonian Institution yang ditandatangani pada Jumat. Melalui kebijakan itu, Departemen Dalam Negeri AS diminta memasang pemberitahuan kepada pengunjung sekaligus mengarahkan masyarakat ke sumber yang disebut pemerintah sebagai penyedia informasi sejarah Amerika yang lebih akurat.
Langkah tersebut menjadi babak terbaru dalam upaya Trump mengubah arah kebijakan kebudayaan di Amerika Serikat. Pemerintahannya selama ini berulang kali menuduh Smithsonian Institution, jaringan museum dan pusat riset terbesar di dunia, memiliki kecenderungan anti-Amerika. Hingga berita ini ditulis, pihak Smithsonian belum memberikan tanggapan resmi atas kebijakan tersebut.
Baca Juga:
Dalam dokumen kebijakan itu, pemerintahan Trump menilai pimpinan Smithsonian gagal memberikan penghormatan yang layak kepada para pendiri Amerika Serikat pada peringatan 250 tahun kemerdekaan negara tersebut yang diperingati pada 4 Juli lalu.
Gedung Putih menuduh manajemen museum lebih menempatkan sejarah Amerika sebagai alat untuk mendorong gagasan keadilan sosial dan perubahan sosial yang radikal.
Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih bahkan menyebut sejumlah museum Smithsonian telah bergeser menuju aktivisme politik ekstrem yang berakar pada ideologi Marxisme. Pemerintah menilai pendekatan tersebut justru memecah belah masyarakat dan mengikis semangat kebangsaan warga Amerika.
Baca Juga:
Kebijakan itu langsung menuai kritik dari Partai Demokrat. Anggota DPR Amerika Serikat, Melanie Stansbury, yang menjadi anggota senior Komite Administrasi DPR dan mengawasi Smithsonian, menilai perintah eksekutif tersebut merupakan bentuk campur tangan politik terhadap lembaga publik.
Menurutnya, Smithsonian bukan milik presiden, melainkan milik rakyat Amerika. Karena itu, sejarah bangsa tidak boleh ditentukan oleh kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Pernyataan tersebut disampaikan melalui media sosial X tidak lama setelah kebijakan diumumkan.
Perintah Trump muncul hanya beberapa hari setelah Direktur Smithsonian, Anthea Hartig, menjalani dua sidang dengar pendapat di Kongres yang dipimpin anggota Partai Republik. Dalam sidang itu, museum dituding telah dipengaruhi ideologi woke yang disebut merembes ke dalam materi pameran, bahan pendidikan, hingga dokumen perencanaan institusi.
Baca Juga:
Awal bulan ini, Dewan Kebijakan Domestik Gedung Putih juga merilis laporan yang menuduh Smithsonian menghapus sebagian warisan sejarah Amerika dari narasi yang disampaikan kepada publik. Sejak kembali memimpin Amerika Serikat, Trump menjadikan isu budaya sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
Ia berulang kali menyatakan budaya Amerika telah terpengaruh ideologi kiri progresif atau woke. Pemerintahannya kemudian menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (Diversity, Equity, and Inclusion/DEI) di lembaga federal. Beberapa kebijakan tersebut kini masih menghadapi gugatan hukum.
Pada Maret lalu, Trump juga telah mengeluarkan perintah eksekutif yang meminta Smithsonian menghapus apa yang disebut sebagai ideologi anti-Amerika, memecah belah, atau tidak pantas dari seluruh institusinya.
Baca Juga:
Smithsonian Institution merupakan jaringan museum, pusat penelitian, dan kebun binatang nasional yang sebagian besar dibiayai pemerintah federal Amerika Serikat. Lembaga ini mengelola 21 museum yang tersebar di Washington, Virginia, dan New York, termasuk Museum Nasional Sejarah Amerika, Galeri Potret Nasional, Museum Seni Amerika, hingga Kebun Binatang Nasional.
Seluruh museum Smithsonian menawarkan akses masuk gratis dan setiap tahun dikunjungi sekitar 15 juta hingga 30 juta orang, menjadikannya salah satu institusi kebudayaan paling berpengaruh di dunia.
Perintah terbaru Trump diperkirakan akan kembali memicu perdebatan mengenai batas campur tangan pemerintah terhadap lembaga budaya dan bagaimana sejarah nasional seharusnya dipresentasikan kepada publik di tengah polarisasi politik Amerika Serikat.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
