Perkuat Pertahanan Nasional, Pria Jerman Usia 17–45 Tahun Wajib Izin untuk Tinggal Lama di Luar Negeri
KLIKWARTAKU — Pemerintah Germany memberlakukan aturan baru yang mewajibkan pria berusia 17 hingga 45 tahun untuk mendapatkan izin jika ingin tinggal di luar negeri lebih dari tiga bulan. Kebijakan ini merupakan bagian dari undang-undang modernisasi dinas militer yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.
Aturan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan di Eropa, terutama setelah invasi besar-besaran Russia ke Ukraine. Pemerintah Jerman berupaya memperkuat sistem pertahanan nasional, termasuk dengan memperbarui mekanisme pendataan warga yang berpotensi mengikuti dinas militer.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan bahwa kewajiban izin ini bertujuan memastikan sistem registrasi militer berjalan efektif. “Dalam situasi darurat, kami harus mengetahui siapa saja yang berada di luar negeri dalam jangka waktu lama,” ujarnya.
Baca Juga:
Berdasarkan aturan baru, pria yang berencana tinggal lebih dari tiga bulan di luar negeri wajib mengajukan persetujuan terlebih dahulu. Meski demikian, izin pada umumnya akan tetap diberikan, dan hingga kini belum jelas bagaimana sanksi akan diterapkan jika aturan tersebut dilanggar.
Kebijakan ini sebelumnya luput dari perhatian publik hingga dilaporkan media lokal Frankfurter Rundschau. Pemerintah juga mengakui bahwa dampak aturan ini bisa luas bagi generasi muda, sehingga tengah disusun regulasi pengecualian untuk menghindari birokrasi yang berlebihan.
Secara hukum, ketentuan ini berakar pada Undang-Undang Wajib Militer Jerman tahun 1956 yang telah beberapa kali direvisi, terakhir pada Desember 2025. Sebelumnya, kewajiban melapor bagi warga yang tinggal di luar negeri hanya berlaku dalam kondisi darurat nasional atau mobilisasi militer.
Baca Juga:
Undang-undang modernisasi militer ini juga menargetkan peningkatan jumlah personel aktif angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, dari sekitar 180 ribu menjadi 260 ribu pada 2035.
Selain itu, parlemen Jerman telah menyetujui skema wajib kuesioner bagi seluruh warga berusia 18 tahun untuk menilai minat mereka bergabung dengan militer. Mulai Juli 2027, mereka juga akan menjalani tes kebugaran untuk menentukan kelayakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam situasi perang.
Meski perempuan diperbolehkan menjadi sukarelawan, konstitusi Jerman tidak mengizinkan mereka diwajibkan mengikuti dinas militer. Rencana ini menuai protes dari sebagian kalangan muda. Sejumlah demonstrasi digelar menolak kebijakan yang dinilai berpotensi mengarah pada kembalinya wajib militer penuh.
Baca Juga:
Wajib militer di Jerman sendiri telah dihentikan sejak 2011 pada masa Kanselir Angela Merkel. Namun, Kanselir saat ini, Friedrich Merz, berkomitmen memperkuat kembali kekuatan militer negaranya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Eropa.
Pemerintah bahkan menargetkan menjadikan Bundeswehr sebagai kekuatan militer konvensional terkuat di Eropa, seiring perubahan situasi keamanan yang dinilai semakin tidak stabil.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
