Penertiban Becak Listrik di Zimbabwe Ancam Mata Pencaharian Perempuan Pedesaan

KLIKWARTAKU — Penertiban becak listrik di wilayah pedesaan Zimbabwe memicu krisis baru bagi ratusan perempuan yang selama ini menggantungkan hidup dari kendaraan ramah lingkungan tersebut. Polisi mulai menyita becak listrik atau e-tricycle karena dianggap melanggar aturan registrasi dan perizinan kendaraan.

Kebijakan itu memukul perempuan pedesaan di Provinsi Manicaland, Zimbabwe timur, termasuk Daires Mutamangira yang selama ini menggunakan becak listrik untuk mengangkut penumpang dan hasil pertanian.

Mutamangira ditangkap polisi lalu lintas bulan lalu saat mengemudi di jalan tanah dekat pusat perbelanjaan Hauna. Polisi meminta surat registrasi kendaraan dan surat izin mengemudi yang tidak dapat ia tunjukkan.

Ia langsung dikenai denda 15 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp243 ribu dengan asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS. “Itu sangat menakutkan. Saya tidak menyangka mereka akan sekeras itu,” kata Mutamangira.

Penindakan terhadap becak listrik meningkat di sejumlah daerah pedesaan seperti Hauna dan Chipinge. Para operator diwajibkan memiliki registrasi kendaraan, asuransi, izin operasi, dan SIM sepeda motor. Masalahnya, total biaya legalitas tersebut mencapai hampir 500 dolar AS atau sekitar Rp8,1 juta per tahun, angka yang dinilai mustahil dijangkau sebagian besar perempuan pedesaan.

Padahal becak listrik diperkenalkan sebagai solusi transportasi murah dan sumber pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah terpencil Zimbabwe. Kendaraan roda tiga bertenaga baterai lithium itu mampu mengangkut muatan hingga 450 kilogram dengan kecepatan maksimum 25 kilometer per jam.

Mutamangira menjadi salah satu dari 40 perempuan yang menerima becak listrik melalui program perusahaan rintisan Mobility for Africa pada Mei 2024. Di wilayah pertanian seperti Hauna, becak listrik digunakan untuk mengangkut pisang, tomat, bawang, bahan makanan, hingga pasien darurat menuju klinik dan rumah sakit.

“Pada bulan yang baik saya bisa memperoleh keuntungan sekitar 250 dolar AS atau sekitar Rp4 juta,” kata Mutamangira. Penghasilan itu menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya menganggur. Ia menggunakan pendapatannya untuk membayar biaya sekolah serta kebutuhan empat anaknya.

Namun sejak polisi mulai melakukan penertiban pada Februari 2025, kehidupan para operator becak listrik berubah drastis. Mobility for Africa menyebut sejumlah becak disita polisi dan hanya bisa diambil kembali setelah pembayaran denda sekitar 90 dolar AS atau setara Rp1,45 juta.

Koordinator Mobility for Africa di Hauna, Sikhangezile Dube, mengatakan pihaknya sudah mencoba berdialog dengan aparat, tetapi diminta tetap mematuhi aturan kendaraan bermotor yang berlaku.

Zimbabwe sendiri masih menggunakan regulasi lalu lintas era Rhodesia yang mengategorikan becak listrik sebagai sepeda motor biasa tanpa membedakan kendaraan listrik berkecepatan rendah di pedesaan. Akibatnya, perempuan operator becak listrik diwajibkan memenuhi syarat administrasi yang sama dengan pengendara sepeda motor umum.

Mutamangira mengaku kini kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah pendapatannya anjlok drastis. “Saya kesulitan membayar biaya sekolah. Dulu kami makan tiga kali sehari, sekarang hanya sekali,” katanya.

Operator lain, Rejoice Mandipedza, mengatakan ia kini terlilit utang sewa rumah dan biaya sekolah anak akibat penurunan pendapatan. Saat ini para perempuan operator becak listrik kerap bermain “kucing dan tikus” dengan polisi. Mereka menyembunyikan kendaraan di lokasi tersembunyi dan hanya keluar ketika ada pelanggan.

Pendapatan mereka pun turun tajam. Jika sebelumnya bisa meraih keuntungan hingga 250 dolar AS per bulan, kini sebagian hanya memperoleh sekitar 70 dolar AS atau sekitar Rp1,13 juta per bulan. Mobility for Africa bersama para operator telah melobi pemerintah Zimbabwe agar memperbarui aturan kendaraan dan menyesuaikan biaya lisensi untuk becak listrik pedesaan.

Dalam surat resmi Januari 2025, Kementerian Transportasi Zimbabwe disebut tengah mempertimbangkan pengurangan biaya registrasi dan kemungkinan pengecualian SIM bagi perempuan yang menggunakan becak listrik di jalan pedesaan. Namun hingga kini polisi di Hauna dan Chipinge masih terus melakukan razia.

Pendiri Mobility for Africa, Shantha Bloemen, menilai kebijakan tersebut justru menghambat pembangunan ekonomi pedesaan dan akses transportasi masyarakat kecil. “Kita perlu memikirkan ulang aturan transportasi agar bisa membantu petani kecil dan masyarakat pedesaan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Negara Provinsi Manicaland, Misheck Mugadza, mengaku telah mengetahui persoalan tersebut dan berjanji membantu penyelesaiannya.

Di tengah ketidakpastian itu, para perempuan operator becak listrik hanya berharap pemerintah segera menghadirkan aturan yang lebih terjangkau agar mereka dapat kembali bekerja tanpa rasa takut. “Keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini,” kata Mutamangira.***