Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10). (Foto; Kemen UMKM)
KLIK WARTAKU – Pemerintahan Prabowo-Gibran mencetak tonggak baru dalam sejarah pemberdayaan ekonomi rakyat.
Untuk pertama kalinya, alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produksi menembus 60 persen, menandai pergeseran strategis dari ekonomi konsumtif menuju ekonomi produktif.
Program raksasa senilai Rp300 triliun ini ditargetkan menyentuh 3,5 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia—menciptakan hingga 9,5 juta lapangan kerja baru.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta berbagai pemangku kepentingan, menggelar Akad Massal Program KUR bagi 800.000 debitur di 38 provinsi.
Kegiatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah memperkuat produktivitas UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, penyaluran KUR 2025 sebesar Rp300 triliun kepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
“Dari total target sekitar 3,5 juta debitur, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap,” ujar Menteri Maman saat menghadiri acara Akad Massal KUR dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10).
Hingga kini, realisasi penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp218 triliun kepada 3,7 juta debitur, dengan Rp132,5 triliun (60,6%) di antaranya mengalir ke sektor produksi — rekor tertinggi sepanjang sejarah penyaluran KUR.
“Alhamdulillah, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi menembus 60 persen. Ini capaian bersejarah,” ungkap Maman bangga.
Menurutnya, fokus pada sektor produksi bukan sekadar angka, tetapi fondasi ekonomi baru yang lebih kokoh.
“Ketika KUR disalurkan ke sektor produktif, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” jelasnya.
Meski begitu, Menteri Maman mengakui masih ada tantangan dalam pendistribusian, terutama soal akses keuangan di wilayah tertinggal. Ia berharap momentum akad massal ini menjadi tonggak sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk memperkuat ekosistem UMKM.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menjaga arah penyaluran KUR ke sektor produktif.
“Usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga hingga lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini langsung berdampak pada perluasan lapangan kerja,” ujarnya.
Pemerintah bahkan menargetkan kenaikan alokasi sektor produksi menjadi 62 persen pada 2026, seiring strategi jangka panjang memperkuat struktur ekonomi produktif nasional.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045, di mana ekonomi rakyat bukan sekadar bertahan, tetapi tumbuh menjadi tulang punggung kemakmuran bangsa. **
