DPR Soroti Kekerasan dan Disinformasi terhadap Perempuan Politisi di Ruang Digital
KLIKWARTAKU – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rio A.J. Dondokambey, menyoroti maraknya stereotip, kekerasan, dan disinformasi yang masih dihadapi perempuan dalam dunia politik, khususnya di ruang digital.
Menurut Rio, perempuan politisi kerap menghadapi tantangan berbeda dibandingkan laki-laki. Perdebatan yang seharusnya berfokus pada kebijakan sering bergeser ke persoalan gender, penampilan fisik, peran keluarga, moralitas, hingga kehidupan pribadi.
“Ini bukan hanya masalah komunikasi. Ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat perempuan memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan,” ujarnya, Minggu 7 Minggu 2026.
Baca Juga:
Pernyataan tersebut disampaikan Rio saat mengikuti sesi keempat bertema Challenging Online Stereotypes, Violence and Disinformation Against Women in Politics dalam rangkaian IPU Global Conference of Women Parliamentarians di Belgrade, 2–4 Juni 2026.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai tantangan tersebut tidak dapat dibebankan kepada perempuan semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, parlemen, platform digital, media massa, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan.
Ia mengatakan media sosial memiliki potensi memperluas partisipasi politik perempuan. Namun di sisi lain, platform digital juga dapat memperkuat narasi yang lebih menyoroti atribut pribadi dibandingkan substansi kebijakan yang diperjuangkan perempuan politisi.
Baca Juga:
Karena itu, Rio menilai diperlukan pembahasan internasional yang lebih kuat terkait tanggung jawab platform digital dalam menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif.
“Ketika platform digital beroperasi secara global, kami yakin diskusi internasional yang lebih kuat mengenai tanggung jawab platform menjadi semakin penting,” katanya.
Menurut dia, platform digital tidak boleh menjadi saluran penyebaran disinformasi, pelecehan, maupun berbagai bentuk konten berbahaya. Indonesia, lanjutnya, tengah menjajaki berbagai pendekatan untuk memperkuat akuntabilitas platform, meningkatkan keamanan ekosistem digital, serta mendorong transparansi yang lebih besar.
Baca Juga:
Rio juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan digital masyarakat melalui peningkatan literasi digital, perilaku bermedia yang bertanggung jawab, dan kemampuan mengenali misinformasi.
“Melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Ini tentang memastikan partisipasi politik berlangsung secara aman, penuh hormat, dan setara,” ujarnya.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
