Pemerintah Perkuat Kemampuan Negosiasi Aparatur untuk Dorong Target Ekonomi 8 Persen

 

KLIKWARTAKU – Pemerintah memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya kemampuan negosiasi internasional, untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Langkah ini dinilai penting karena investasi, akses pasar, hilirisasi, dan alih teknologi banyak ditentukan melalui proses perundingan dengan mitra internasional.

Penguatan kapasitas tersebut sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 serta pendapatan nasional bruto per kapita mencapai USD8.000.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Wang Lutong dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi melepas peserta pelatihan Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials di RRT.

Pelepasan peserta berlangsung di Jakarta, Senin (7/9). Program selama 14 hari tersebut merupakan kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM), yang diselenggarakan the Academy for International Business Officials (AIBO).

Program tersebut merupakan bagian dari hibah kerja sama bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah RRT dalam kerangka kerja sama bilateral kedua negara.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Susiwijono dalam keynote speech sekaligus arahan pelepasan peserta.

Menurut Susiwijono, kemampuan berpikir di luar pola rutin berkaitan langsung dengan tugas koordinasi Kemenko Perekonomian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Hal itu mencakup penyiapan posisi runding, pelaksanaan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga pengamanan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan.

Dengan pendekatan tersebut, peluang kerja sama diharapkan dapat diterjemahkan menjadi terobosan dan komitmen konkret dalam tenggat waktu yang ketat.

“Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” kata Susiwijono.

Ia juga menekankan agar hasil pelatihan tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi peserta. Pengetahuan yang diperoleh harus kembali menjadi kapasitas organisasi melalui kajian, diseminasi pengetahuan, materi pembelajaran internal, penguatan tata cara persiapan perundingan, serta penyiapan kader negosiator di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Dalam laporan pelaksanaan program, Deputi Edi menyebut delegasi terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan dan dua pejabat pimpinan tinggi. Kedua pejabat tersebut bertugas mengevaluasi hasil pelatihan sekaligus melaksanakan serangkaian pertemuan bilateral dengan Pemerintah RRT.

Materi pelatihan mencakup dasar, psikologi, dan strategi negosiasi serta komunikasi lintas budaya. Peserta juga mempelajari negosiasi bisnis multilateral dan regional, evolusi negosiasi penurunan tarif, dukungan teknis negosiasi perjanjian perdagangan bebas, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, serta isu kunci negosiasi e-commerce.

Rangkaian pelatihan tersebut ditutup dengan simulasi negosiasi diplomatik.

“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” ujar Edi.

Sementara itu, Duta Besar Wang Lutong menyampaikan dukungan Pemerintah RRT terhadap peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Indonesia. Menurutnya, kemampuan negosiasi penting untuk mencapai kesepakatan yang menjadi dasar hubungan kemitraan strategis kedua negara.

Wang menilai hubungan tersebut perlu dibangun atas kepercayaan, semangat saling mendukung, dan komitmen jangka panjang.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok yang terus menguat.

Kerja sama tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi. Sebagai salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia, RRT memiliki agenda kerja sama yang luas dengan Indonesia.

Karena itu, kualitas negosiasi aparatur dinilai penting untuk memastikan manfaat kerja sama dapat diterima Indonesia. Peningkatan kapasitas tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional.

Acara pelepasan ditutup dengan penyerahan simbolik Surat Tugas kepada perwakilan peserta. Sejumlah pejabat Kemenko Perekonomian dan delegasi Kedutaan Besar RRT turut hadir dalam kegiatan tersebut.