Mengapa Ekonomi Iran Belum Runtuh Meski Digempur Perang dan Sanksi? Ini Penjelasan Para Analis

KLIKWARTAKU — Selama berbulan-bulan Iran menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah. Perang dengan Amerika Serikat, sanksi ekonomi yang berkepanjangan, serangan terhadap infrastruktur strategis, hingga pelemahan mata uang nasional seharusnya menjadi resep menuju kolapsnya sebuah negara.

Namun kenyataannya berbeda. Meski ekonomi Iran berada dalam kondisi yang sangat tertekan, negara berpenduduk lebih dari 92 juta jiwa itu masih mampu menjaga roda perekonomiannya tetap berputar. Di balik ketahanan tersebut, para ekonom mengingatkan bahwa yang sesungguhnya menanggung beban terbesar adalah masyarakat.

Tidak seperti banyak negara pengekspor minyak lainnya, Iran selama puluhan tahun membangun sektor ekonomi domestik yang lebih beragam. Selain minyak, negara itu mengandalkan pertanian, industri manufaktur, sektor jasa, perdagangan lintas batas, hingga jaringan ekonomi informal untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan meski berada di bawah embargo internasional.

Model ini memungkinkan pasokan barang tetap tersedia meskipun jalur perdagangan internasional menghadapi berbagai hambatan akibat sanksi. Ekonom kesejahteraan Hadi Kahalzadeh menilai ekonomi Iran memang belum berada di titik kehancuran.

Menurutnya, sebuah ekonomi dapat disebut runtuh apabila negara tidak lagi mampu membayar pegawai, menyediakan layanan dasar, dan masyarakat mengalami kelaparan secara luas. “Dalam pengertian itu, ekonomi Iran belum runtuh. Kombinasi perang, blokade, dan sanksi memang sangat menyakitkan, tetapi belum membawa negara ke titik tersebut,” ujarnya.

Ketahanan ekonomi itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Inflasi diperkirakan mendekati 90 persen, sementara harga berbagai kebutuhan pokok seperti daging, telur, dan minyak goreng melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, kenaikan upah tidak mampu mengimbangi laju inflasi.

Mata uang Iran juga terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga harga barang impor semakin mahal. Situasi semakin memburuk setelah terganggunya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz akibat meningkatnya konflik di kawasan.

Menurut Kahalzadeh, pemerintah memilih membiarkan penyesuaian terjadi melalui inflasi dan pelemahan nilai tukar agar produksi dan impor tetap berlangsung. Strategi tersebut membuat barang masih tersedia di pasar, tetapi semakin sulit dijangkau masyarakat.

“Pemerintah kemudian mencoba mengurangi beban itu melalui bantuan tunai dan subsidi. Cara ini memang menjaga ekonomi tetap berjalan, tetapi biayanya sangat besar bagi rumah tangga,” katanya.

Pemerintah Iran masih menyalurkan bantuan tunai dan kupon elektronik untuk membeli kebutuhan pokok kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Namun nilainya dinilai semakin tidak memadai dibanding lonjakan harga kebutuhan sehari-hari.

Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, mengakui distribusi pembayaran kepada toko-toko yang mengikuti program kupon mengalami keterlambatan. Gangguan itu terjadi setelah sejumlah bank besar Iran masih berupaya memulihkan sistem mereka pascaserangan siber yang terjadi beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menangani kerusakan infrastruktur akibat serangan terbaru. Sedikitnya 12 jembatan dan dua terowongan dilaporkan mengalami kerusakan, sementara sebagian fasilitas produksi gas alam serta pembangkit listrik ikut terdampak.

Laporan Saba Pension Strategies Institute memperkirakan sekitar 45 persen penduduk Iran kini hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut meningkat tajam dibanding sekitar 30 persen lima tahun sebelumnya.

Profesor Ekonomi Timur Tengah di Philipps-Universität Marburg, Jerman, Mohammad Reza Farzanegan, menilai persoalan terbesar Iran tidak hanya berasal dari sanksi internasional. Ia menyebut korupsi yang mengakar, lemahnya institusi, dan dominasi kepentingan politik menjadi tantangan serius yang menghambat produktivitas ekonomi.

Menurutnya, pendapatan minyak selama bertahun-tahun memang membantu pemerintah menutupi berbagai kelemahan struktural. Namun kondisi itu juga memperbesar ketergantungan terhadap negara, memperlemah sektor swasta, dan mengurangi insentif untuk inovasi maupun investasi jangka panjang.

Di tengah tekanan ekonomi, pemerintah Iran juga mengungkap dugaan penyimpangan dana hasil ekspor minyak. Kepala Organisasi Inspeksi Umum Iran, Zabihollah Khodaeian, menyatakan sejumlah pihak yang ditunjuk mengelola hasil penjualan minyak diduga tidak mengembalikan dana kepada negara.

Menurutnya, dana yang belum kembali mencapai sekitar 11 miliar dolar Amerika Serikat, setara sekitar Rp179,3 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS). Dari jumlah itu, sekitar 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp26,1 triliun diduga telah disalahgunakan.

Ia juga mengungkap lebih dari 20.000 eksportir belum memenuhi kewajiban mengembalikan hasil ekspor senilai 94 miliar euro, atau sekitar Rp1.779 triliun (asumsi kurs Rp18.930 per euro). Meski demikian, identitas para pihak yang diduga terlibat belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Perubahan paling mencolok terlihat pada struktur sosial masyarakat Iran. Jika satu dekade lalu kelas menengah masih mendominasi, kini kelompok tersebut justru menjadi minoritas. Sebaliknya, warga miskin dan kelompok rentan diperkirakan telah mencapai sekitar 70 persen dari total populasi.

Dampaknya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga mulai mengurangi konsumsi daging dan produk susu, menunda pengobatan, terlambat membayar sewa rumah, hingga menghabiskan gaji hanya dalam hitungan hari.

Menurut Kahalzadeh, sekalipun inflasi nantinya berhasil ditekan, kerusakan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak akan mudah dipulihkan. “Hilangnya tabungan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman kelas menengah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali,” katanya.

Meski intensitas konflik militer mulai menurun, ketegangan di Timur Tengah masih berlangsung, termasuk di kawasan Laut Merah, Laut Kaspia, dan Selat Hormuz. Farzanegan menilai reformasi ekonomi di dalam negeri tidak akan cukup apabila sanksi internasional dan risiko geopolitik tetap tinggi.

Hubungan ekonomi dengan China, Rusia, dan negara-negara tetangga memang memberikan ruang bernapas bagi Iran, tetapi belum mampu menggantikan akses ke pasar global secara penuh. Menurutnya, jalan paling realistis untuk memulihkan ekonomi Iran adalah melalui penurunan ketegangan geopolitik dan penyelesaian konflik lewat jalur diplomasi.

Tanpa stabilitas politik dan hubungan internasional yang lebih terbuka, Iran diperkirakan masih mampu bertahan menghadapi tekanan, tetapi peluang untuk kembali menikmati pertumbuhan ekonomi yang sehat akan tetap sangat terbatas.***