Dua Dekade Pemekaran, Warga Sukadana Masih Krisis Air Bersih, Perusahaan Air Mineral Melenggang Santai

KLIKWARTAKU – Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan dipusatkan di Kabupaten Kayong Utara pada Agustus 2026, persoalan krisis air bersih di Kecamatan Sukadana kembali menjadi sorotan masyarakat.

Di tengah persiapan daerah menyambut ribuan tamu dan kafilah, warga menilai kebutuhan dasar masyarakat justru masih belum mendapatkan perhatian yang maksimal.

Kondisi tersebut menjadi ironi karena Sukadana merupakan ibu kota Kabupaten Kayong Utara sekaligus pusat pemerintahan daerah.

Namun hingga kini, persoalan distribusi dan ketersediaan air bersih masih kerap dikeluhkan warga, terutama saat memasuki musim kemarau.

Hampir dua dekade sejak Kayong Utara berdiri sebagai daerah otonom, akses air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Sejumlah kawasan di Sukadana dilaporkan kembali mengalami gangguan pasokan air, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Warga Sukadana, Fauzi, mengatakan persoalan air bersih seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari penyelenggaraan kegiatan seremonial maupun agenda berskala besar.

“Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sudah hampir 20 tahun Kayong Utara berdiri, tetapi persoalan air bersih di ibu kota kabupaten masih terus berulang. Apalagi tahun ini daerah kita menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi. Tentu masyarakat berharap persoalan mendasar seperti ini bisa segera dituntaskan,” ujarnya.

Ia menilai pelayanan dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan indikator paling nyata keberhasilan pembangunan daerah.

Karena itu, pemerintah diminta lebih serius mencari solusi jangka panjang terhadap krisis air bersih yang selama ini terjadi.

Menurut Fauzi, keluhan terkait pelayanan air bersih bukan persoalan baru. Aspirasi tersebut telah berulang kali disampaikan masyarakat melalui berbagai forum, namun hingga kini belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

“Pemerintah perlu turun langsung melihat kondisi di lapangan. Selain persoalan air, masih ada sejumlah masalah lain seperti infrastruktur jalan yang juga sering dikeluhkan masyarakat,” katanya.

Sorotan masyarakat semakin menguat setelah diketahui pemerintah daerah sebelumnya memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai miliaran rupiah untuk program penyediaan dan peningkatan layanan air bersih.

Namun hingga pertengahan tahun 2026, sebagian warga masih mengaku mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air yang memadai.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas program yang telah dijalankan serta sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Warga berharap investasi dan anggaran yang telah dialokasikan dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan air bersih di daerah.

Di sisi lain, Sukadana dikenal memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar. Bahkan sumber air di wilayah tersebut turut dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas usaha.

Namun paradoks muncul ketika masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya tersebut masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan air bersih.

Menjelang MTQ ke-34 Kalimantan Barat, persoalan air bersih di Sukadana bukan lagi sekadar masalah teknis pelayanan.

Kondisi ini menjadi cerminan tantangan pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi secara merata.

Masyarakat berharap momentum pelaksanaan MTQ dapat menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh suksesnya penyelenggaraan sebuah event, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan bagi warganya. *** Julizal