AS Dikabarkan Tinjau Sikap soal Falkland, Inggris Tegaskan Kedaulatan Tetap Milik London
KLIKWARTAKU — Pemerintah Inggris menegaskan kedaulatan Kepulauan Falkland tetap berada di tangan London setelah muncul laporan bahwa Amerika Serikat tengah meninjau posisinya atas klaim wilayah tersebut.
Juru bicara Downing Street mengatakan pulau yang berada di Atlantik Selatan itu telah secara tegas memilih tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris. “Kedaulatan berada di tangan Inggris dan hak penentuan nasib sendiri warga pulau adalah hal utama,” ujarnya, Jumat.
Laporan yang pertama kali diungkap Reuters menyebut adanya email internal Pentagon yang membahas opsi untuk menekan sekutu NATO yang dianggap tidak mendukung kebijakan perang Washington terhadap Iran. Salah satu opsi yang disebut termasuk meninjau sikap terhadap Falkland hingga mendorong penangguhan keanggotaan Spanyol di NATO.
Pemerintah Inggris menegaskan posisinya tidak berubah, meskipun hubungan dengan Washington tengah mengalami ketegangan. Perdana Menteri Keir Starmer sebelumnya menolak menyeret Inggris ke konflik yang lebih luas di Iran, berbeda dengan sikap Presiden Donald Trump yang mengkritik tingkat dukungan London.
Di sisi lain, pemerintah Kepulauan Falkland menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Inggris dalam melindungi hak penentuan nasib sendiri warganya.
Reaksi keras juga datang dari politik domestik Inggris. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menyebut laporan tersebut “tidak masuk akal”, sementara Nigel Farage menegaskan bahwa kedaulatan Falkland “tidak bisa dinegosiasikan”.
Pemimpin Liberal Demokrat Ed Davey bahkan mendesak agar kunjungan Raja Inggris ke AS dibatalkan sebagai bentuk protes terhadap sikap Washington. Ketegangan ini mencuat menjelang kunjungan Charles III dan Camilla ke Gedung Putih dalam beberapa hari ke depan.
Seorang pejabat NATO menegaskan bahwa perjanjian pendirian aliansi tidak memiliki mekanisme untuk menangguhkan atau mengeluarkan anggota, menanggapi wacana terhadap Spanyol. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menanggapi laporan tersebut dengan hati-hati. Ia menegaskan pemerintahnya hanya berpegang pada dokumen resmi, bukan bocoran email.
Kepulauan Falkland sendiri telah lama menjadi sengketa antara Inggris dan Argentina. Konflik memuncak pada Perang Falkland 1982 yang berlangsung selama 10 minggu dan menewaskan ratusan tentara dari kedua pihak.
Sejak saat itu, Inggris mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Dalam referendum 2013, hampir seluruh warga Falkland memilih tetap menjadi bagian dari Inggris.
Presiden Argentina Javier Milei pada 2024 menyatakan akan menempuh jalur diplomasi untuk mengklaim wilayah yang mereka sebut Malvinas. Namun ia mengakui tidak ada solusi cepat untuk mengubah status tersebut.
Pemerintah Inggris menegaskan, selama warga Falkland menginginkan tetap berada di bawah London, posisi itu akan terus dipertahankan sesuai prinsip hukum internasional.***








